Dirut PLN Bahas Suap dari Rolls-Royce di KPK
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id – Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara, Sofyan Basir, mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis 26 Januari 2017. Sofyan mengaku datang untuk membahas dugaan suap oleh perusahaan penyedia mesin asal Inggris, Rolls-Royce kepada pejabat PLN.
"Iya (soal Rolls-Royce turut dibahas)," kata Sofyan di kantor KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Mantan Direktur Utama BRI itu mengakui, Rolls-Royce terlibat pengadaan mesin dan pemeliharaan mesin pembangkit listrik PLN di Kalimantan. Namun, Sofyan mengaku belum mengetahui secara pasti soal proses proyek tersebut.
Sofyan mengklaim baru menjabat sebagai Dirut PLN pada 2015, sedangkan proyek Rolls-Royce berlangsung pada 2003, 2007, dan 2013.
"Saya sendiri, karena baru masuk 2015, jadi sedang dikaji. (Pengadaannya tahun) 2003, 2007, dan 2013 terakhir. Pengadaan mesin dan pemeliharaan, tetapi itu sudah lama sekali," kata Sofyan.
Sebelumnya, berdasarkan investigasi antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office, perusahana raksasa penyedia mesin asal Inggris itu diduga juga menyuap pejabat-pejabat PLN untuk pemenangan proyek pada 2007. Selain Garuda Indonesia, data dan informasi terkait suap ke pejabat PLN itu telah dikantongi oleh KPK dari SFO dan lembaga antikorupsi Singapura, CPIB.
Soal informasi adanya dugaan suap kepada pejabat PLN ini, Sofyan mengklaim lembaga superbody tersebut telah berkomitmen mendukung kerja PLN. KPK, kata Sofyan, akan membantu membangun sistem kontrol yang lebih baik.
"Kalau tadi koordinasi untuk mendukung kerja PLN, untuk membangun sistem kontrol yang lebih baik. Kami sangat mendukung rencana untuk pengamanan dan bagaimana bahwa korupsi dan gratifikasi itu bisa diamankan dalam proyek-proyek PLN. Jadi kami terima kasih atas rapat koordinasi tadi," ujarnya. (asp)
Usai 3 Kali Lelang, Akhirnya Kemensos Berhasil Lepas Rolls-Royce dengan Harga Segini
Proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
