Jangan Sampai Kasus Novel Serupa Nasib Jurnalis Udin

Aksi dukungan untuk penyidik KPK Novel Baswedan beberapa waktu lalu
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Adwit B Pramono

VIVA.co.id – Lebih dari sebulan kasus teror penyerangan air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan belum menemukan titik terang.

KPK Ungkap Fakta Mencengangkan! Ada Biro Haji Tak Terdaftar Pemerintah Bisa Berangkatkan Jemaah

Kekhawatiran pun muncul. Apalagi pengalaman menunjukkan, hingga kini kasus pembunuhan jurnalis Harian Bernas Udin pada tahun 1996 tak kunjung terungkap.

Menurut Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, saat ini kasus yang menimpa Novel tersebut sepintas mirip dengan kejadian yang menimpa Udin.

Polisi Prancis Kunjungi Sepolwan, Beri 'Bekal' ke Ratusan Calon Bintara Polwan

Kasus Udin, kata dia, awalnya dikaitkan dengan motif politik, lantaran Udin kerap mengkritik Pemerintah Kabupaten Bantul saat itu.

Namun belakangan, kasus itu bergeser motifnya dengan dugaan kecemburuan seorang suami yang istrinya dekat dengan Udin. Hingga kemudian akhirnya terbongkar bahwa itu hanya skenario yang disengaja.

Muzani Desak Polisi Usut Tuntas Insiden Ambruknya Ponpes Al Khoziny

Sang pelaku yang mengaku telah membunuh Udin mengakui jika ia dibayar untuk menyebut hal tersebut. "Saya khawatir kasus Novel direduksi semacam itu (dialihkan ke motif lain). Karena pernah ada pernyataan bahwa kasus Novel berhubungan dengan bisnis gamis istrinya. Ini sangat menyedihkan," kata Usman dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu, 14 Mei 2017.

Tim Independen

Di bagian lain, Usman menyarankan agar pengusutan teror air keras yang melukai Novel Baswedan tersebut dapat diusut melalui tim independen.

Sebab selain bisa meringankan kerja kepolisian, pembentukan tim independen juga bisa mengangkat martabat kepolisian.

"Kalau hingga 40 hari belum ada kemajuan yang signifikan, tidak ada salahnya Presiden menimbang itu. Apakah itu bentuknya tim delapan atau tim investigasi yang memang tugasnya mencari fakta bersama polisi," kata Usman.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK

Temuan Baru KPK soal Korupsi Kuota Haji, Milik Petugas Kesehatan Diperjualbelikan

KPK memandang jual beli kuota haji bagi petugas tersebut menyalahi ketentuan yang berlaku, dan bahkan mengurangi kualitas pelayanan haji.

img_title
VIVA.co.id
8 Oktober 2025