5 Modus Penghamburan Uang Rakyat di DPR, Seperti Ini Caranya

Sementara itu, caleg PSI Sigit Widodo, juga mengungkapkan praktik tercela yang tak kalah "mengerikan" adalah aliran dana siluman. Ini menyangkut aliran dana "stakeholders" dalam penyusunan dan pengawasan Rancangan Undang Undang (RUU).

Sigit menengarai bahwa sejumlah anggota DPR diduga menerima "suap" dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan isi sebuah UU yang berdampak langsung pada keberlangsungan hidup mereka. "Maka inilah perlunya transparansi rapat-rapat di DPR, yaitu yang bisa diakses dan disaksikan oleh publik," kata Sigit, yang jadi caleg untuk Dapil Jawa Tengah.

Untuk memerangi modus-modus itu, tim caleg PSI menawarkan lima rekomendasi. Salah satunya adalah mendesak pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah No.61/90 sehingga isinya sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan 113/2012. "Isi PMK itu adalah pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil atau at cost, jangan lagi dikasih lumpsum," ujar Rian.

Selain itu, tim caleg PSI mendorong adanya mekanisme yang mewajibkan anggota DPR memberi laporan secara langsung dan laporan pertanggungjawaban reses dan kunker yang disampaikan kepada publik secara online.

"Kami pun menyerukan perubahan sistem penggajian anggota DPR menjadi single pay, bukan multi pay. Selain itu anggota DPR harus melepas fungsi teknis seperti BURT kepada Sekretariat Jenderal DPR," lanjut Milly.

Sedangkan Sigit, menyerukan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran oleh DPR. "Ini perlu dilakukan secara online dengan sistem E-Parliament," kata Sigit.

Bahlil Ngeluh Anggarannya Kecil, Minta DPR Panggil Sri Mulyani

Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeluh karena kekurangan anggaran di kementeriannya. Ia meminta anggota DPR unt

VIVA.co.id

11 Juni 2024