SBY Sebut Kultur Politik Tanah Air Berubah Sejak Pilkada DKI 2017

VIVA – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, budaya politik di Indonesia mengalami perubahan drastis. Ketika itu, arena pertarungan politik sangat kental dengan nuansa SARA dan identitas.

"Politik Indonesia tanpa kita sadari sejak tahun 2017 telah berubah, sejak berlangsungnya Pilkada Jakarta lalu. Saya berani mengatakan bahwa politik kita telah berubah," Kata SBY dalam sambutannya di acara pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Sabtu, 10 November 2018.

Menurut mantan Presiden dua periode itu, perubahan kultur politik pun terjadi sejak dan pasca Pilkada DKI 2017. SBY menyadari bahwa  identitas atau SARA, serta ideologi memang selalu menyertai politik di mana pun.

Menurut dia, fenomena politik identitas dan SARA sudah menjalar ke dunia internasional. Tapi, jika itu kian berlaku di Tanah Air, diprediksi akan berakibat perpecahan antar masyarakat.

"Namun, kalau berada dalam tingkatan yang ekstrem, politik dan demokrasi kita tidak sehat, juga berbahaya, apalagi Indonesia adalah negara majemuk yang penuh dengan kerawanan dan konflik," lanjut Presiden RI ke-6 itu.

Lebih lanjut ia mengajak, kepada para komponen bangsa, elite politik, serta pimpinan-pimpinan partai politik untuk bersama-sama mencegah terjadinya politik identitas dan benturan ideologi.

"Jangan sampai menjadi ekstrim, lihat apa yang terjadi di banyak negara di dunia saat ini, bukan hanya di Timur Tengah. Tapi juga di negara-negara lain yang mengalami malapetaka besar karena politik identitas," tuturnya.

Dalam Pemilu 2019, dituturkan SBY, ia tak ingin melihat lagi adanya saling serang yang disebabkan oleh politik identitas atau SARA. Persaingan menuju kekuasaan, tekan dia, harus menggunakan akal sehat dan tetap menjunjung tinggi nilai Pancasila.

"Ini lah harapan kami, Demokrat tidak ingin kontestasi pilpres dan pileg tahun depan yang prosesnya sudah berlangsung sejak sekarang ini tidak menimbulkan perpecahan bangsa, tidak mengarah ke disintegrasi, kerukunan dan persatuan bangsa kita. Menangis kita kalau itu terjadi," imbuhnya.

Wakil Ketua MPR RI Bilang Belum Ada Evaluasi Pilpres Langsung, Baru Evaluasi Pileg dan Pilkada

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, menyebut pembahasan perubahan sistem pilpres, belum akan dilakukan. Tetapi baru sebatas untuk pileg tertutup atau terbuka, dan pilkada.

VIVA.co.id

7 Juni 2024