KPU DKI Jawab Laporan BPN-DPD Gerindra soal DPT, Berikut Lengkapnya
- VIVA/Ridho Permana
Soal Temuan DPD Gerindra DKI
Partono mengungkapkan, selain laporan dan temuan dari BPN paslon nomor urut 02, KPU DKI Jakarta pada Senin, 18 Maret 2019 menerima temuan dari DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta berupa hasil analisa DPTHP2 Provinsi DKI Jakarta berupa keganjilan atau keanehan jumlah pemilih dalam 1 RT.
Â
DPD Gerindra DKI menyampaikan temuan sebanyak 132 TPS yang tersebar di 6 Kecamatan den 2 Kabupaten/kota yang terdapat keganjilan karena terdapat RT yang jumlah pemilihnya sangat sedikit.
"Terhadap laporan tersebut, KPU DKI Jakarta langsung berkoordinasi dan menyampaikan data temuan kepada KPU Kota Jakarta Selatan dan KPU Kota Jakarta Timur. KPU Kota Jakarta Selatan dan KPU Kota Jakarta Timur langsung melakukan pengecekan terhadap hasil temuan, melakukan penyandingan dan data DP4 dan melakukan perbaikan data jika ditemukan kesalahan," tuturnya.
Lebih lanjut dijelaskan Partono, hasil pengecekan oleh KPU Kota Jakarta selatan dan Jakarta Timur, ditemukan ternyata data pemilih yang tersebar di 132 TPS tersebut terjadi kesalahan penulisan nomor RT dan/atau penulisan nomor RW. Perbaikan data ke Sidalih sedang dilakukan oleh ketua KPU kota tersebut.Â
"KPU Provinsi DKI Jakarta mengklarifikasi berita yang beredar di media massa dan media sosial bahwa informasi terdapat sejumlah TPS di DKI Jakarta yang berisi 1 pemilih atau kurang dari 20 pemilih adalah informasi tidak benar. Informasi bahwa 1 RT berisi 1 pemilih juga tidak benar. Yang benar adalah terjadinya kesalahan penulisan nomor RT dan atau nomor RW pada data pemilih di DPTHP2," paparnya.
"KPU Provinsi DKI Jakarta menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta, BPN Paslon Nomor urut 02 dan seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPTHP2 Provinsi DKI Jakarta. Tanggapan dan masukan tersebut menjadikan data DPT akan menjadi lebih berkualitas dan menjadikan Pemilu Serentak Tahun 2019 Iebih kredibel berintegritas," kata dia.
Keputusan Kontroversial MA: Batas Usia Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024
Keputusan MA yang melarang penggunaan calon kepala daerah pada pemilu 2024 di Indonesia telah memicu kontroversi di ranah publik dan politik.
