Yenny Wahid Tak Mau Kembali ke Masa Lalu Jika GBHN Hidup Lagi

Putri presiden keempat Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid, usai mengikuti sebuah acara di Surabaya pada Minggu, 7 April 2019.
Sumber :
  • VIVA/Nur Faishal

VIVAnews - Wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN menuai pro dan kontra. Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahmad Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid, menilai wacana itu jangan sampai mengekang Indonesia.

Kritik Yenny Wahid soal Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta: Ekonomi Sulit, Jangan Hamburkan Uang!

"Rancangannya tak boleh mengungkung kita, sehingga kita tak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini perkembangan zaman begitu cepat, sehingga tidak memungkinkan kita membuat perencanaan terlalu panjang," kata Yenny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 16 Agustus 2019.

Yenny mengakui GBHN pada masanya bisa memenuhi kebutuhan tertentu. Namun, menurutnya saat ini perkembangan dunia lebih cepat dan Indonesia tidak boleh kembali lagi ke masa lalu. "Jadi kita jangan kembali ke masa lalu, tetapi kita harus bergerak maju," ujar dia.

IFSC Climbing World Cup 2025 di Bali, Yenny Wahid: Veddriq Leonardo Alami Cedera Jari Tengah Jadi Sulit Diandalkan

Meskipun demikian, Yenny tidak bermaksud menganggap GBHN suatu kemunduran. Yenny hanya menilai bahwa sebaiknya yang dikedepankan adalah semangat kemajuan.

"Jadi semangatnya semangat era pada saat ini era keterbukaan, era perwakilan langsung, era dimana suara rakyat bisa langsung didengar, bisa langsung disalurkan. Jadi lebih baik semangat yang kita kedepankan semangat yang bergerak maju," kata Yenny.

Yenny Wahid: Paus Fransiskus Ajarkan Kita Merangkul Semua, Termasuk yang Berbeda

Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan, memberikan rekomendasi pada MPR periode mendatang. Di antaranya soal perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap konstitusi.

"Telah dihasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode 2019-2024. Salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama adalah perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Zulkifli dalam pidato Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Yenny Wahid di Balai Kota Jakarta

Yenny Wahid Bakal Tolak Jika Ditawari Komisaris BUMD: Halah, Saya Sudah Cukup

Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid mengaku ogah jika ditawari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung jabatan komisaris di BUMD.

img_title
VIVA.co.id
23 Agustus 2025