Demokrat: Beban APBN di Proyek IKN Baru Sangat Tidak Rasional
- Istimewa
Lokasi IKN juga mendekati Flight Information Region (FIR) milik negara tetangga, seperti Malaysia dan Filipina. Selain itu, lokasi IKN baru di Kalimantan Timur juga dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan, seperti FPDA The Five Power Defence Arrangements Malaysia, Aliansi AUKUS (Australia, UK, USA), dan terdampak dari One Belt One Road atau OBOR BRI China.
"Ini semua berpotensi menjadi pintu baru ancaman pertahanan dan gangguan keamanan IKN," tuturnya.
Dia juga mengingatkan catatan Fraksi Demokrat terkait pelibatan banyak pihak asing dalam blue print pembangunan IKN juga perlu diantisipasi. Karena berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan dan pertahanan IKN ke depan.
Kemudian, tak kalah penting, masalah pendanaan. Muslim meminta pemerintah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kondisi fiskal dan kemampuan APBN.
Sebagai proyek prioritas strategis nasional, pemindahan IKN membutuhkan sumber daya pembiayaan anggaran yang besar.
Dalam perencanaannya, anggaran pemindahan dan pembangunan IKN senilai Rp466,98 triliun yang sebagian besar akan menggunakan pembiayaan APBN dan sisanya dibiayai melalui skema KPBU dan swasta.
"Dilihat dari besarannya, beban APBN dalam proyek ini sangat tidak rasional. Apalagi jika dilihat dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun ke depan, terlebih dalam kondisi perekonomian nasional yang kurang mendukung dan masih terdampak pandemi COVID-19. Nilai tersebut tentu memberikan tambahan tekanan pembiayaan APBN kedepannya," kata Muslim.
Kemudian, dia menekankan bahwa Fraksi Demokrat meminta pemerintah menentukan skala prioritas terkait pengelolaan keuangan negara. Sebab, hal ini merujuk data per akhir Desember 2021, utang pemerintah sudah menembus Rp6.908,87 triliun. Lalu, penerimaan negara dari sektor pajak yang diukur dari tax ratio-nya justru semakin menurun.
“Jangan lupa pula masalah psikologi-sosialnya. Pemerintah perlu mengkaji dan mencermati, sejauh mana manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat sebagai bagian dari opportunity IKN baru. Jangan sampai pembangunan IKN baru tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Muslim.
Lebih lanjut, catatan terakhir yaitu agar proses pembangunan IKN baru mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan prosedur sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan IKN baru dapat berjalan dan kemudian digunakan sesuai fungsinya.
