PKS: Pemerintah Harus Tindak Mafia Minyak Goreng, Jangan Lama-lama
- Dok. PKS
VIVA – Kondisi kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng dari yang ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) harus jadi perhatian. Pemerintah diminta mengambil kebijakan cepat untuk mengatasi polemik minyak goreng yang terus dikeluhkan masyarakat.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini. Menurut dia, persoalan minyak goreng ini jangan dibiarkan berlarut-larut karena sudah menyentuh ekonomi rakyat.
"Kondisi ini sangat memukul ekonomi rakyat kecil. Belum selesai himpitan ekonomi akibat pandemi harus berhadapan dengan realitas tingginya harga minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok keluarga Indonesia," tutur Jazuli, dalam keterangannya, yang dikutip pada Jumat, 11 Maret 2022.
Dia mengkritisi kemampuan pemerintah dalam mengatur harga. Pun, dia menyinggung pernyataan Kementerian Perdagangan soal tingginya harga minyak goreng akibat spekulan yang menjual minyak murah untuk industri. Bahkan, minyak murah itu diselundupkan ke luar negeri dengan harga internasional.Â
"Padahal, minyak goreng murah hasil DMO melimpah. Tapi, ditahan bahkan dijual ke industri yang harusnya diedarkan di pasar untuk rakyat," jelas Jazuli.
Produksi Minyak Goreng
- Antara/Zabur Karuru
Menurut Jazuli, persoalan ini bukan lagi spekulan. Namun, diduga sudah melibatkan mafia yang jelas menyengsarakan rakyat.Â
"Kalau Kementerian Perdagangan sudah tahu masalahnya segera ambil kebijakan. Tindak tegas para mafia minyak goreng, atasi rantai pasokan dan stabilkan harga. Jangan lama-lama karena rakyat sudah menjerit," lanjut politikus asal Banten itu.
Kemudian, ia meminta agar pemerintah terutama Kementerian Perdagangan ke depan bisa serius memperbaiki tata kebutuhan niaga kebutuhan pokok menyangkut urusan rakyat. Ia menekankan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng ini mesti jadi evaluasi.
"Perbaiki dari hulu hingga hilir. Jangan reaktif seperti pemadam kebakaran karena tata niaga dan kontrolnya lemah. Jangan sampai terulang kembali masalah seperti ini sehingga rakyat yang sulit ekonomi semakin terhimpit," sebut Jazuli.
Usai Bank Jakarta dan Bank Jatim, Giliran BJB Minta Penempatan Dana Pemerintah
Setelah Bank Jakarta dan BPD Jawa Timur (Bank Jatim), terbaru yakni Bank Jabar Banten (BJB) juga berminat untuk mendapatkan jatah penempatan dana tersebut.
