Prabowo Coret Dua Caleg Gerindra Eks Koruptor dari Pendaftaran
- Tangkapan layar Youtube
Yogyakarta – Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto mengklaim sudah mencoret dua nama bakal calon anggota legislatif (caleg) dari partainya yang merupakan mantan narapidana korupsi.
Hal itu diungkap Prabowo saat hadir dalam tayangan Mata Najwa: 3 Bacapres Bicara Gagasan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa, 19 September 2023.
Prabowo mulanya menjelaskan, banyak kader Gerindra yang maju sebagai bakal caleg. Banyaknya caleg itu membuat eks koruptor kader Gerindra juga ikut lolos dalam proses verifikasi.
"Karena caleg kita saya kira berapa belas ribu, itu calon kadang-kadang verifikasinya lolos. Dua calon itu sudah saya coret," kata Prabowo.
"Saya mau pastikan? Begitu anda tahu (dua caleg Gerindra eks koruptor)?" tanya Najwa Shihab.
"Sudah saya coret. Coret-coret," ucapnya.
Ilustrasi barang bukti kasus korupsi
- VIVA/M Ali Wafa
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merilis nama-nama bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR dan DPD RI yang merupakan mantan narapidana. Tercatat, ada 52 bakal caleg DPR dan 15 bacaleg DPD pada data yang dirilis KPU.Â
Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik mengatakan data tersebut direkapitulasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang aturan narapidana maju sebagai caleg.
"Mereka mantan terpidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih sebagaimana Putusan MK Nomor 87/PUU-XXL/2022," ucap Idham saat dikonfirmasi wartawan, Minggu, 27 Agustus 2023.
Dari 67 bakal caleg DPR dan 15 bakal caleg DPD itu, terdapat dua di antaranya merupakan kader dari Partai Gerindra. Keduanya merupakan Syaifur Rahman, caleg Partai Gerindra, Dapil Jawa Timur IV, nomor urut 4 dan Amry, caleg Partai Gerindra, Dapil Sulawesi Selatan II, nomor urut 4.
DPR Tegur Menteri ATR/BPN soal Lambannya Persetujuan Lahan Program Presiden
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyoroti soal lambannya proses persetujuan lahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
