Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Relawan Kawan Gibran Ingin Ada yang Bertanggungjawab
- Kawan Gibran
Jakarta – Terjaringnya Pj Bupati Sorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT, menguak hal baru. Yakni adanya pakta integritas untuk pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 ini. Bahkan dalam dokumen tersebut, juga ada tanda tangan dari Kabinda Papua Barat.
Relawan Kawan Gibran, menyoroti penemuan pakta integritas tersebut. Koordinator Nasional (Kornas) Kawan Gibran, Ali Muthohirin, menilai selama ini narasi yang dibangun adalah ada pihak tertentu yang berpotensi melakukan kecurangan pemilu, ternyata sebaliknya.
“Terungkapnya dokumen itu seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Selama ini kubu seberang sering menarasikan soal kecurangan Pemilu 2024 yang berpotensi dilakukan pihak lain, ternyata malah sebaliknya,” kata Ali Muthohirin, dalam keterangannya, Rabu 15 November 2023.
Dalam dokumen yang beredar luas tersebut, ada 5 poin yang menjadi sorotan. Salah satunya, adalah Pj Bupati siap mencari dukungan suara di Pilpres 2024. Menurut Ali, justru komitmen tersebut melanggar integritas sebagai pejabat publik.
”Apabila benar seperti itu, maka pakta integritas tersebut sekaligus melanggar integritas sebagai pejabat publik. Terutama pada poin keempat,” jelas Ali.
Ali melanjutkan, bias saja dokumen itu tidak benar, Kawan Gibran lanjut dia, juga berharap itu tidak benar. Tetapi jika benar, perlu ada yang bertanggungjawab.
”Kami berharap tidak benar. Tapi, kalau benar, maka sebaiknya perlu ada tindakan tegas kepada mereka yang terkait. Harus ada yang tanggung jawab,” ujarnya.
”Pesan mas Gibran dalam beberapa kesempatan, agar kami lebih fokus kepada turun ke bawah, terus jaga basis, tanpa perlu menanggapi tuduhan, isu miring, dan fitnah. Karena itu, kami hanya minta agar kasus ini segera diusut dan harus dipertanggung jawabkan,” jelas mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang tersebut.
Tetapi untuk persoalan ini, kata Ali, pihaknya menyikapi karena menyangkut dengan netralitas dari penyelenggara Negara. Maka pihaknya punya harapan ke depan tidak ada lagi persoalan serupa.
”Integritas penyelenggara negara perlu dijaga, maka kami berharap ini kasus yang terakhir. Harapan kami, Pemilu ini bisa menjadi ajang adu gagasan, adu konsep, bukan saling menjatuhkan sesama anak bangsa,” terang mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMM itu.
