Reforma Agraria, Mahfud MD Bongkar Ketimpangan Penguasaan Lahan Sawit Segelintir Pengusaha

Jakarta - Calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menegaskan sampai saat ini program reforma agraria yang diusung pemerintah belum berhasil terealisasi. Karena sebenarnya, porsi kepemilikan tanah yang masih didominasi oleh konglomerat, masih jauh lebih besar ketimbang yang dimiliki oleh petani.

Hal itu diutarakan Mahfud, guna merespons pernyataan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang berjanji bakal menguatkan dan menyempurnakan program reforma agraria.

"Kalau melihat ketimpangan penguasaan tanah, bisnis sawit itu (menguasai) 39 hektare, tapi hanya segelintir orang di bisnis sawit," kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.

"Sementara para petani kita sebanyak 17 juta orang, kalau dirata-ratakan hanya menguasai setengah hektare," ujarnya.

Karenanya, Menkopolhukam itu menegaskan bahwa program reforma agraria yang ditugaskan kepada Presiden, wajib segera dilakukan. Hal itu merupakan amanah yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dia menjelaskan bahwa program reforma agraria terbagi menjadi tiga bagian. Antara lain yakni legalisasi, redistribusi, dan pengembalian klaim-klaim hak atas tanah.

"Yang sekarang, belum satu pun ada sertifikat untuk redistribusi. Yang ada itu legalisasi, yaitu orang sudah punya, lalu diberi sertifikat di situ," jelasnya.

Nusron: Tanah di Badan Sungai Harus Disertifikasi Atas Nama Negara

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid mengatakan tanah yang berada di badan dan sepadan sungai harus diterbitkan sertifikat HPL.

VIVA.co.id

19 Maret 2025