Yenny Wahid: Negara Harus Hadir untuk Semua Anak Bangsa, Bukan Hanya Anak Satu Keluarga
- ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas
Kulon Progo - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid, menyatakan bahwa negara Indonesia harus hadir untuk semua anak bangsa, bukan hanya anak satu keluarga saja.
"Negara ini harus hadir untuk semua anak bangsa. Bukan hanya anak bangsa, bukan hanya anak satu keluarga saja," kata dia dalam acara Hajatan Rakyat Yogyakarta di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu, 28 Januari 2024.
Kendati berstatus sebagai anak mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny menilai dirinya memiliki hak yang sama dengan lainnya di mata hukum dan negara. Artinya, tidak boleh anak siapa pun diistimewakan mengingat setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara selama membayar pajak dan taat hukum.
Ilustrasi Pemilu.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Dengan begitu, setiap anak bangsa mendapatkan kesempatan untuk sejahtera.
"Saya ini jelek-jelek anak [mantan] presiden, tapi saya ingin agar semua, mau anak tukang becak, mau anak tukang minuman, mau anak tukang parkir, semua boleh hidup makmur dan sejahtera di negara kita," ujar Yenny.
Karena itu, dia mendorong masyarakat untuk mencoblos pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud Md dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut dia, pasangan tersebut mau berjuang untuk kepentingan masyarakat kecil, para petani dan nelayan, guru-guru agama, guru honorer, berani memberantas korupsi di Indonesia, dan berjuang untuk kesetaraan serta demokrasi.
Penghitungan Surat Suara Pemilu. (Foto Ilustrasi)
- VIVA/M Ali Wafa
"Kita di sini bukan hanya memenangkan Ganjar-Mahfud, tapi berjuang untuk kepentingan bangsa Indonesia, untuk kepentingan demokrasi, di mana semua anak bangsa, mau dia punya beking-an pusat atau tidak, tetap punya kesempatan untuk hidup sejahtera. Kita tidak mau negara yang diperuntukkan untuk mereka yang berkuasa dan para pejabat saja," ujarnya. (ant)
Kerugian Kasus Timah Rp300 Triliun, Prabowo: Kita Selamatkan untuk Rakyat
Potensi kerugian negara dari praktik ilegal tersebut diperkirakan sudah mencapai Rp300 triliun
