Cak Imin Sentil Menko PMK soal Usulan PTN Naikkan UKT: Generasi Muda Berpikir Ulang Mau Kuliah

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengritik pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy yang mengusulkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memberlakukan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa baru.

Imin menilai usulan tersebut justru dapat mengurangi minat generasi muda untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

"Saya kira tidak perlu pemerintah menaikkan UKT, termasuk ke calon-calon mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa baru. Ini kan jadi beban ke mereka, mereka jadi berpikir ulang mau kuliah kalau biayanya mahal," kata Cak Imin dalam keterangan terulisnya diterima, Kamis, 4 Juli 2024.

Imin juga mengatakan, pemerintah seharusnya memastikan biaya perkuliahan semakin murah, terjangkau, dan berkualitas. Pasalnya, tidak semua warga negara Indonesia mampu menyekolahkan anaknya hingga ke tingkat perguruan tinggi.

"Para orang tua juga masih banyak yang berpenghasilan rendah. Kalau biaya pendidikan tinggi ikutan tinggi, gimana mereka mau kuliah," kata Imin.

Menurut Ketum PKB itu, tugas pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045 adalah mencerdaskan bangsa dengan memberikan akses belajar yang mudah dan murah bagi seluruh masyarakat.

"Amanat UUD 1945 adalah tugas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah berbisnis dengan mahasiswa melalui tarif UKT yang sangat mahal," ujarnya.

Sebelumnya, Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI periode 2016-2019 Muhadjir Effendy meminta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) agar kreatif dalam mencari sumber pendanaan kampus. Sehingga, tidak lagi bergantung pada alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah.

Menurut Muhadjir, sejumlah PTN BH yang telah prominen dapat mengapitalisasi modal dari mahasiswa. Namun begitu, perlu ada subsidi silang antara mahasiswa baru dengan yang lebih lama.

"Nama besar PTN BH tinggal mengapitalisasi saja modalnya itu. Dan, saya kemarin sampaikan, naikkan biaya itu jangan serta merta, jadi naikkan kepada mahasiswa baru saja, dan jangan naik sampai nanti selesai, sehingga orang tua punya kepastian. Kalau yang lama biar selesai sampai selesai," kata Muhadjir dalam rapat bersama Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR beberapa waktu lalu.

Tak Hanya SD hingga SMA, DPRD Ingin Sekolah Madrasah Jakarta juga Gratis

Untuk mewujudkan madrasah gratis, perlu sinkronisasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan.

VIVA.co.id

17 Juli 2025