DPR Minta Pemerintah Cabut Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Pelajar

DPR RI menggelar rapat paripurna ke-21 masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 9 Juli 2024.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI Ansory Siregar meminta pemerintah mencabut aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar sebagai bagian dari upaya kesehatan reproduksi pada remaja. Aturan dimaksud yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Menkes Lapor Prabowo: 7,8 Juta Rakyat Sudah Cek Kesehatan Gratis

Menurut Ansory, pasal yang memuat penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dan remaja ini bertentangan dengan semangat di PP itu sendiri, khususnya di Pasal 98, yakni upaya kesehatan reproduksi dilaksanakan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.

Dia juga mengatakan, pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi yang menjelaskan bahwa pasal tersebut khusus ditujukan untuk remaja usia sekolah yang sudah menikah, sebagai sebuah alasan yang tidak masuk akal.

Ilustrasi alat kontrasepsi.

Photo :
  • Dokumentasi HonestDocs
7 Bulan Jadi Anggota DPR, Verrell Bramasta Buktikan dari Beasiswa, Qurban, Bantuan Tunai, hingga Revitalisasi PAUD


“Silakan tunjukkan satu pasal pada UU Kesehatan maupun PP kesehatan yang menegaskan bahwa aturan penyediaan alat kontrasepsi ini untuk remaja usia sekolah yang sudah menikah,” kata Ansory dalam keterangan tertulisnya diterima wartawan, Selasa, 13 Agustus 2024.

Lagi pula, Ansory, tidak ada ada satu pun pasal yang menyatakan dengan tegas bahwa alat kontrasepsi bisa disediakan pemerintah untuk remaja usia sekolah yang sudah menikah. 

Dengan demikian, tegas dia, pemerintah terkesan bersikap permisif dengan membuka ruang bagi anak usia sekolah untuk melakukan hubungan di luar pernikahan, atau berpotensi mendorong perzinaan.

Pimpinan DPR saat Rapat paripurna penutupan masa sidang. (Foto ilustrasi).

Surat Pemakzulan Gibran dari Purnawirwan TNI Resmi Masuk DPR, Tunggu Tindak Lanjut Pimpinan

Surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI itu berisi permintaan ke DPR untuk memproses usulan pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

img_title
VIVA.co.id
4 Juni 2025