KPU Sebut Presiden Jokowi Minta Masyarakat Hindari Politik Identitas di Pilkada 2024

Jakarta, VIVA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat untuk menghindari konflik dan politik identitas selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi kepada jajaran KPU RI saat melakukan pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 4 September 2024. 

"Yang paling diatensi sebenarnya adalah kehati-hatian kita agar tidak terjadi konflik dan juga politik identitas agar tidak muncul kembali," kata Ketua KPU RI M Afifuddin usai pertemuan dengan Jokowi. 

Afifuddin bersama jajarannya datang untuk melaporkan perkembangan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 kepada Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan itu, ia menekankan bahwa Presiden mendukung penuh konsistensi KPU untuk melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Selain itu, kata Afif, Presiden juga meminta KPU melakukan pendidikan politik secara lebih masif lagi.

Dia menambahkan, Kepala Negara juga minta KPU untuk memastikan hak warga terpenuhi dalam pilkada nanti. "Artinya pendaftaran pemilih, kemudian sosialisasi itu juga bisa dimaksimalkan dan yang paling penting menghindari terjadinya konflik, konflik sosial ataupun dampak-dampak lain yang ditimbulkan oleh Pilkada 2024," ujarnya.

Afif mengatakan, masalah ini diberi catatan khusus oleh Presiden dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Pada kesempatan yang sama, KPU RI juga menyampaikan perkembangan persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang tersisa 83 hari lagi. 

Afif mengatakan bahwa tahapan-tahapan Pilkada Serentak 2024 yang sudah berjalan, termasuk perkembangan dari persiapan-persiapan tahapan terdekat, dan perkembangan laporan atau perkembangan pencalonan yang ada di daerah-daerah.

"Selanjutnya nanti akan kami siapkan semua persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Jadi, KPU RI hari ini menyampaikan perkembangan Pemilu 2024 sekaligus perkembangan persiapan Pilkada Serentak 2024," ujar

nya. 

Mahfud MD: Putusan MK Pemilu Dipisah Timbulkan Kontroversi, Saya Kena Tuding

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengaku kena tuding dan semprot imbas putusan MK Nomor 135 Tahun 2024 yang meminta pemilu nasional dan daerah dipisah.

VIVA.co.id

24 Juli 2025