Cak Imin Klaim Pansus Angket Haji Sudah Bekerja Transparan

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Agustus 2024
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengeklaim bahwa Pansus Hak Angket Haji telah bekerja secara transparan. Dia pun berharap apa yang menjadi bahasan dalam Pansus itu berjalan konsisten. 

Pamer Surat Tilang, Kiesha Alvaro: Gak Semua Anak DPR Suka Nyuap Kok!

“Publik melihat dan saya berharap DPR menjaga nama baik. Apa yang menjadi pembahasan dijalankan secara konsisten,” kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. 

Karena itu, ia mengingatkan anggota Pansus tidak melunak dalam memberi rekomendasi. Dia juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi kinerja Pansus agar hasilnya tidak melunak.

Heboh Polemik Kenaikan Tunjangan, Ini 24 Artis Menjabat DPR RI 2024-2029

Pansus Haji DPR memanggil Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kemenag

Photo :
  • Antara

Kendati begitu, ia memutuskan menyerahkan kewenangan kepada Pansus terkait pemberian rekomendasi, terlebih dirinya mengaku tidak mengikuti pembahasan-pembahasan yang dilakukan Pansus.

Tunjangan DPR Naik, Gimana Janji Verrell Bramasta Tak Ambil Gaji Setahun?

Ketua Umum PKB itu mengaku telah mengirimkan undangan lebih dari sekali kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dapat menghadiri rapat bersama Pansus.

“Saya sebagai Korbid-nya (Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat DPR RI) berkirim undangan terus sampai yang ketiga kali. Nanti terserah Pansus kalau Pansus menganggap ini harus ditindaklanjuti kayak apa. Saya, ya, terserah Pansus,” ujarnya.

Pada Senin, Pansus kembali memanggil Menteri Agama untuk dimintai keterangan mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ibadah haji 2024. Namun, tiga kali dipanggil, Menteri Agama tidak pernah hadir. 

Jerome Polin.

Jerome Polin sampai Ikut Hitung Ulang Tunjangan Rumah DPR, Hasilnya Bikin Geleng-Geleng

Jerome Polin ikut meluruskan polemik tunjangan rumah DPR Rp50 juta per bulan. Ia mengoreksi hitungan wakil DPR yang keliru.

img_title
VIVA.co.id
22 Agustus 2025