Akhiri Masa Tugas, Fraksi Nasdem MPR: Pembahasan Mengenai Konstitusi Harus Membumi

Jakarta, VIVA – Ketua Fraksi NasDem MPR Taufik Basari mengingatkan agar persoalan konstitusi tidak hanya menjadi pembicaraan di kalangan elite politik saja, melainkan juga harus membumi dengan melibatkan banyak pihak.

"Juga harus membumi, dibicarakan di berbagai tempat, didiskusikan bersama," kata Tobas, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikan-nya saat acara kuliah umum dan Laporan Kinerja Fraksi NasDem MPR RI bertajuk "Masa Depan Cita Kedaulatan Rakyat & Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia" yang digelar Fraksi NasDem MPR RI di Auditorium DPP NasDem, Jakarta.

"Ini adalah di penghujung penugasan kita sebagai pimpinan dari fraksi NasDem MPR RI dengan membuat kuliah umum ini sebagai bagian dari budaya diskusi budaya diskursus yang memang selalu dikembangkan oleh Fraksi NasDem MPR RI terkait dengan konstitusi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI," tuturnya.

Di samping itu, dia menyebut gagasan soal amendemen dalam pembicaraan konstitusi yang bergulir perlu melibatkan banyak pihak.

"Kita dalam rapat Sidang Paripurna memberikan lima syarat bahwa ketika kita ingin melakukan amendemen harus dahulu dengan evaluasi yang menyeluruh yang melibatkan seluruh pihak," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, mantan Ketua Mahkaman Konstitusi (MK) 2003-2008 Jimly Asshiddiqqie pun memberikan berbagai perspektif tentang negara demokrasi dan prinsip negara hukum yang menurutnya harus terus dibangun kualitasnya dari waktu ke waktu.

"Partai NasDem saya lihat punya potensi besar apalagi dalam waktu singkat, melesat. Sekarang sudah 69 kursi, dari 2019 lima puluh sembilan, naik sepuluh kursi. Ini artinya kepercayaan rakyat pada NasDem ini luar biasa," ucapnya.

Dia menilai salah satu yang membuat orang percaya kepada NasDem adalah karena ide-ide yang dibangun-nya akan pentingnya restorasi dan perubahan dalam makna perbaikan, meskipun tetap dalam kesinambungan.

"Saya rasa itu sunnatullah hukum alam diperlukan perbaikan sistem kenegaraan kita ke depan meskipun dalam kesinambungan dan apa yang kita diskusikan tadi itu saya meyakini begitu juga sikap Pak Ketua Umum (Surya Paloh)," kata dia. (ANTARA)

Pemilu Korea Selatan 2025: Adu Visi Reformasi Jabatan Presiden

Pemilihan presiden Korea Selatan pada Selasa, 4 Juni 2025, dinilai sebagai momen penentu yang dapat secara mendasar mengubah aturan jabatan presiden di negara tersebut

VIVA.co.id

3 Juni 2025