Atasi Macet Jakarta, Pramono: Kalau Perlu Trans Jabodetabek Sampai Puncak dan Cianjur

Cagub Jakarta Pramono Anung
Sumber :
  • Youtube KPU DKI Jakarta

Jakarta, VIVA - Calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung menyampaikan misinya jika terpilih memimpin Jakarta. Dia bilang persoalan Jakarta tak akan cukup untuk mengatasi persoalan macet di Jakarta.

Politikus PDIP itu menuturkan dengan sistem aglomerasi yang ada maka mestinya saat ini ada Trans Jabodetabek.

"Maka yang harus dilakulan adalah Trans Jabodetabek untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya," kata Pramono dalan debat perdana Pilgub Jakarta, 6 Oktober 2024.

Dia berjanji akan membebaskan 15 golongan yang saat ini menerima layanan gratis Trans Jakarta untuk menikmati Mass Rapid Transit dan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta.

"Maka mereka naik MRT, dan LRT juga gratis. Baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari mana pun apabila fasilitas itu ada," tutur eks Sekjen PDIP itu.

Pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno Si Doel

Photo :
  • Youtube KPU DKI Jakarta

Pramono menuturkan demikian agar warga yang masuk ke Jakarta dengan mengendarai kendaraan pribadi bisa berkurang.

"Kenapa itu dilakukan supaya berkurang orang yang masuk ke Jakarta bawa kendaaan pribadi," ujar Pramono.

Daftar Kota Paling Macet di Indonesia

Dia meyakini persoalan macet di Jakarta dengan pelayanan Trans Jabodetabek.

"Dengan demikian, untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta adalah Transjabodetabek. Kalau perlu sampai Puncak dan Cianjur," sebut Pramono.

Istana Bentuk Tim Kaji Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Pramono mengatakan hal itu perlu dilakukan agar kendaraan pribadi yang masuk Jakarta bisa ditekan. 

"Kenapa itu perlu dilakukan? Sekali lagi untuk mengatasi  supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta," ujar Pramono.

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Pilkada Dipisah, Nasdem Blak-blakan Begini
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto di Malang

Wamendagri: Usulan Pilkada Dipilih DPRD Jangan Gara-gara Biaya Politik Mahal

Menurut Wamendagri, pilkada melalui DPRD tidak bisa disederhanakan seperti itu karena biaya politik yang mahal disebabkan karena banyak dimensi.

img_title
VIVA.co.id
27 Juli 2025