PAN Ingatkan Prabowo Tinggalkan 'Raja Kecil' di Pemerintahan: Kalau Ganggu, Perlu Ditertibkan
- ANTARA
Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengingatkan Presiden RI Prabowo Subianto agar meninggalkan 'raja kecil' di pemerintahannya yang tidak mematuhi instruksi.Â
Hal itu merespons pernyataan Kepala Negara yang menyebut adanya sosok raja kecil yang tidak sejalan dengannya.
"Kalau 'ndableg' itu orang-orang yang bebal dan sulit dinasihati. Ya, ditinggal saja. Untuk apa dilayani. Tapi kalau mengganggu, tentu perlu ditertibkan," kata Saleh kepada wartawan, Kamis, 13 Februari 2025.Â
Apalagi, Saleh menuturkan, sosok raja kecil itu disebut Presiden Prabowo tak ingin mematuhi instruksi efisensi anggaran 2025.Â
"Itu wajar saja terjadi. Apalagi, efisiensi itu orientasinya untuk masyarakat kecil. Tentu tidak semua bisa menerima. Ada saja orang yang berpikiran lain dan memiliki kepentingan berbeda," kata Saleh.Â
Waketum PAN, Saleh Partaonan Daulay
- Dok. Istimewa
Namun, Saleh tetap meyakini kepemimpinan Prabowo bisa mengatasi gangguan yang muncul di pemerintahannya.
"Saya yakin Prabowo tidak akan terpengaruh. Beliau akan tetap jalan," lanjut Saleh.Â
"Gangguan-gangguan semacam itu justru akan dijadikan sebagai modal untuk memupuk semangat agar target cepat tercapai," ujarnya.Â
Sebelumnya, Prabowo menyinggung 'raja kecil' melawan kebijakan efisiensi anggaran 2025. Dia menuturkan kebijakan penghematan dilakukan karena untuk menghentikan pengeluaran anggaran negara yang tidak perlu dan mubazir.
Namun, ia menyoroti keberadaan 'raja kecil' yang melawan kebijakannya.
"Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi 'raja kecil', ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat," kata Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, Senin, 10 Februari 2025.
Â
Langkah Prabowo Tindak Pelaku Pertambangan Ilegal Dapat Banyak Dukungan
Janji Presiden Prabowo Subianto menindak para pelaku penambangan ilegal mendapat dukungan luas. Salah satunya dari Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Perintis, Jasman Tongi.
