Jokowi Persoalkan Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retreat: Mereka Dipilih rakyat

Presiden ke-7 RI soal Megawati larang kepala daerah PDIP ikuti retreat
Sumber :
  • VIVA.co.id/Fajar Sodiq (Solo)

Solo, VIVA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo, buka suara terkait instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari PDIP menunda keikutsertaan mereka di retreat Akmil Magelang. Surat instruksi itu dikeluarkan Megawati, setelah Sekjen Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK terkait kasus korupsi dan perintangan penyidikan.

Agenda Hasto Usai Bebas dari Rutan KPK: Pulang ke Rumah dan Lapor Megawati

"Ini kan urusan kepemerintahan yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden. Ya mestinya hadir, datang," kata Jokowi ketika ditemui wartawan di depan kediaman pribadinya di Solo pada Jumat, 21 Februari 2025.

Jokowi sangat menyayangkan instruksi tersebut, karena kepala daerah merupakan hasil pilihan rakyat melalui pilkada. Setelah terpilih, para kepala daerah akan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk kelompok atau golongan lainnya.

Menkum Supratman Bilang Meski Perkara Belum Inkrah, Tetap Bisa Diampuni

"Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain" tegasnya

Seperti diketahui Megawati sebagai Ketua Umum PDIP mengeluarkan instruksi yang tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/II/2025 tertanggal Kamis, 20 Februari 2025 yang merupakan respons dari penangkapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang telah ditetapkan tersangkan dan ditahan oleh KPK.

Daftar Lengkap Penerima Amnesti & Abolisi Presiden RI: Terbaru Hasto PDIP dan Tom Lembong

Instruksi tersebut meminta kepada kepala daerah PDIP untuk menunda mengikuti kegiatan retreat yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran di Akmil Magelang.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto

Pernyataan Lengkap Hasto Usai Dapat Ampunan Presiden Prabowo

Hasto berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri

img_title
VIVA.co.id
2 Agustus 2025