Sowan Menteri Prabowo ke Jokowi Dipersoalkan, Bahlil: Hari Raya Jangan Dipolitisir
- VIVA.co.id/Fajar Sodiq (Solo)
Jakarta, VIVA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia buka suara soal silaturahmi yang dia lakukan dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat momen Lebaran 2025.
Bahlil yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menjelaskan kedatangannya ke kediaman Jokowi di Solo itu murni silaturahmi.Â
Dia bilang, momen Lebaran Idul Fitri sebagai umat mulim adalah melakukan silaturahmi.
"Silaturahmi ini hari raya semua masyarakat itu disunahkan untuk melakukan silaturahmi tanpa batas dan sebagai umat muslim. Momen lebaran itu adalah momen di mana bertemu, saling memaafkan. Saling mendoakan saling apa ya, membangun hubungan kekerabatan. Tidak lebih dari itu," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu, 16 April 2025.
"Saya bersama keluarga saya juga melakukan hari raya, pas hari raya, tidak ada hal-hal lain yang ada adalah silaturahmi hari raya," lanjut Bahlil.Â
Bahlil pun meminta, silaturahmi yang dia dan keluarga lakukan kepada Jokowi tak dipolitisasi. Dia tak ingin, momen hari raya disangkutpautkan dengan politik.
"Yang namanya hari raya jangan dipolitisir ya. Nanti tunggu pemilu, pileg, baru ada harinya. Jangan hari raya jadi hari politik, tidak ada," ujar Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia (tengah) di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Sebelumnya, sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo sowan ke rumah Jokowi di Solo dalam momen Lebaran 2025.Â
Dalam momen silaturahmi itu, ada beberapa menteri yang menyebut Jokowi dengan sebutan 'bos'.
Selain Bahlil selaku Menteri ESDM, ada sejumlah menteri lain yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
Lalu, ada juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.Â
Pakar Hukum Pidana: Jokowi Berpotensi Ikut Bertanggung Jawab di Kasus Nadiem, Ini Penjelasan Hukumnya
Dosen Hukum Pidana UI sebut Jokowi bisa ikut dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Nadiem Makarim. Ini penjelasan hukumnya.
