DPR Terima Supres Calon Dubes RI untuk Negara Sahabat, Puan: Segera Dibahas Komisi I
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima Surat Presiden (Supres) berisi nama-nama calon Duta Besar (Dubes) RI untuk negara-negara sahabat, termasuk Amerika Serikat (AS).
Hal itu disampaikan Puan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 3 Juli 2025.
"Sidang dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI Nomor R3 tanggal 1 Juli 2025, hal permohonan pertimbangan bagi calon Duta Besar LBPP RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional," kata Puan.
Rapat Paripurna, DPR Sahkan RUU TNI Menjadi UU
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Rapat paripurna penutupan masa sidang DPR
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Puan menjelaskan ketentuan yang diatur dalam Pasal 231 Peraturan DPR RI Nomor 1 Nomor 2020 tentang Tata Tertib, di mana daftar nama Dubes itu akan dibahas lebih lanjut oleh komisi terkait di DPR RI.
"(Dalam peraturan tersebut bunyi poin) satu, surat pencalonan Duta Besar Republik Indonesia untuk negara sahabat disampaikan oleh Presiden kepada Pimpinan DPR, dan Pimpinan DPR segera memberitahukan dalam rapat paripurna DPR terdekat tanpa menyebut nama dan negara penerima,” ujarnya.
Kata Puan, rapat paripurna ini untuk meminta persetujuan kepada Anggota Dewan terkait penugasan komisi terkait pencalonan Duta Besar yang dilakukan secara rahasia nantinya.
"Rapat paripurna DPR tersebut menugasi komisi terkait untuk membahasnya secara rahasia. Hasil pembahasan komisi terkait dilaporkan kepada Pimpinan DPR, dan Pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan komisi terkait kepada Presiden secara rahasia," jelas dia.
Puan kemudian menanyakan ke peserta rapat paripurna apakah setuju menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas supres terkait nama-nama calon dubes RI.
"Berkenaan dengan itu, kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini untuk menugaskan Komisi I membahas surat Presiden tersebut. Apakah dapat disetujui?," tanya Puan.
Akhirnya, para peserta rapat pun menyetujui.
"Setuju!," jawab anggota DPR yang hadir.
Kritik Yenny Wahid soal Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta: Ekonomi Sulit, Jangan Hamburkan Uang!
Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid angkat bicara soal tunjangan rumah anggota DPR RI yang mencapai Rp50 juta per bulan.
