Alasan Bambang Pacul Diganti FX Rudy Jadi Ketua DPD PDIP Jateng
- ANTARA/Zuhdiar Laeis
Semarang, VIVA – Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Agustina Wilujeng Pramestuti menyebutkan bahwa penggantian Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul sebagai Ketua DPD PDIP Jateng adalah amanat kongres.
"Betul, dan itu adalah hasil dari kongres bahwa semua pengurus DPP yang hari ini terpilih menjadi DPP memang dilepaskan (jabatan, red.) ketua DPD-nya," katanya, di Semarang, Jumat.
Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul
- PDIP
Ia juga membenarkan bahwa mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jateng menggantikan Bambang Pacul.
Tidak hanya Bambang Pacul, kata dia, tetapi ada sejumlah ketua DPD PDIP yang diganti karena sudah terpilih menjadi pengurus di DPP PDIP pada kongres ke-6 partai berlambang banteng itu pada awal Agustus lalu.
"Ada empat (ketua DPD, red.) ya. Kalau yang saya tahu dari hasil informasi tadi malam itu ada Sulut, Jawa Timur, Bengkulu, Jawa Tengah. Ya, yang sudah jadi (pengurus, red.) DPP harus melepaskan diri," katanya.
Saat ditanya soal sosok FX Hadi Rudyatmo sebagai Plt Ketua DPD PDIP Jateng, Agustina menegaskan bahwa dirinya tidak dalam kapasitas untuk memberikan penilaian
"Bukan kapasitas saya untuk menilai. Tapi saya kenal beliau sebagai Ketua DPC PDIP Surakarta," kata Agustina yang juga Wali Kota Semarang itu.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penunjukan Rudyatmo sebagai pelaksana tugas bersifat sementara, sebab kepengurusan definitif akan ditentukan melalui konferensi daerah (konferda) yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat.
Sebelum konferda dilaksanakan, seluruh DPD provinsi di Indonesia harus terlebih dahulu melalui proses pendaftaran ulang sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh DPP.
"Mekanisme pergantian dilakukan melalui pendaftaran ulang di seluruh provinsi, dan itu langsung dipimpin oleh DPP PDIP," katanya. (Ant)
DPR Sebut Besaran Tunjangan Rumah Rp 50 Juta Ditentukan Sri Mulyani
Tunjangan rumah itu diberikan karena kini Anggota DPR RI sudah tidak memiliki fasilitas rumah dinas atau rumah jabatan.
