Demo Buruh Hari Ini, Golkar Ingatkan Kritik ke DPR Jangan Jadi Ajang Kebencian
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai kritik masyarakat terhadap DPR RI merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik itu tidak berubah menjadi kebencian yang justru berpotensi memperlebar jurang perpecahan bangsa.
Pernyataan Idrus disampaikan menyusul aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 28 Agustus 2025. Dalam aksi tersebut, sebagian massa menyuarakan desakan agar DPR dibubarkan.
“Sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, kita lahir dari kebersamaan. DPR ada untuk masyarakat Indonesia. Kalau ada polemik, mari kita hadapi dengan arif dan bijaksana,” kata Idrus dalam keterangannya yang diterima, Kamis, 28 Agustus 2025.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal (tengah)
- Dok. Istimewa
Idrus menegaskan, DPR merupakan lembaga konstitusional yang keberadaannya diatur langsung dalam UUD 1945. Dengan demikian, seruan pembubaran DPR tidak dapat dilakukan.
"Maka itu, saya menilai seruan tersebut tidak realistis dan berpotensi menyesatkan sebagian masyarakat,” ujarnya.
Meski begitu, Idrus memahami alasan kemarahan publik. Gelombang kritik muncul terutama setelah beredar kabar mengenai kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp 50 juta per bulan. Kenaikan itu disebut sebagai kompensasi atas rumah dinas DPR di Kalibata yang tidak lagi memadai.
Menurut Idrus, kebijakan tersebut memang menimbulkan kesan bahwa DPR kurang peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi situasi ekonomi sulit.
“Kritik publik itu wajar, bahkan penting sebagai koreksi. Tapi jangan sampai komunikasi terputus. Kalau rakyat hanya marah, DPR membela diri, masalah tidak akan selesai,” katanya.
Lebih lanjut, Idrus mengajak masyarakat dan para wakil rakyat untuk membangun kesadaran kolektif. Ia menggunakan istilah budaya Jawa, kebenaran politik, yakni kemampuan merespons suatu persoalan dengan bijak sebagai jalan menuju “kebenaran substantif” untuk kepentingan rakyat.
“Dalam agama pun sudah dijelaskan, jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil,” ujarnya.
Demo 25 Agustus ricuh di DPR
- Dok. Istimewa
Menurut Idrus, kritik publik seharusnya diolah menjadi bahan perbaikan kebijakan, bukan sekadar memperuncing jurang politik. Di sisi lain, ia juga meminta anggota DPR meningkatkan kepekaan terhadap kondisi rakyat.
“Kalau komunikasi diperbaiki, saling menghormati dijaga, saya yakin bangsa ini bisa keluar dari situasi sulit. Jangan ada lagi sikap memaksakan kehendak,” kata Idrus.
Dengan demikian, Idrus berharap hubungan antara rakyat dan DPR dapat kembali terjalin secara sehat, sehingga kritik benar-benar menjadi sarana memperkuat demokrasi, bukan memicu kebencian.
