Rakyat Susah, Demokrat Tak Setuju Tunjangan Pejabat Naik
- ANTARA/Wahyu Putro A
VIVA.co.id - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan memastikan, partainya menolak rencana kenaikan tunjangan wakil rakyat dan pejabat negara lainnya. Menurut dia, kondisi perekonomian saat ini tidak tepat untuk menaikkan tunjangan.
"Saya pikir Demokrat tidak setuju itu. Rakyat lagi susah kayak begini. Rakyat yang paling susah saat ini. Pengangguran nambah, rakyat gak bisa beli, inflasi tinggi. Rakyat itu untuk makan saja susah," kata Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 17 September 2015.
Menurut Syarif, alokasi dana kenaikan tunjangan anggota DPR dan pejabat negara sebaiknya dialihkan ke sektor riil. Anggaran itu bisa membantu menghidupkan perekonomian masyarakat.
Selain itu, saat ini Indonesia juga menghadapi berbagai permasalahan seperti kabut asap dan kekeringan. Untuk itu, usulan tersebut justru mengganggu kondisi masyarakat.
"Harus diperhatikan dampak ke masyarakat seperti kesehatan. Lebih bagus itu rakyat dulu diperhatikan. Sudah susah dikasih asap lagi," katanya menambahkan.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan, tunjangan dan gaji bagi anggota DPR saat ini masih cukup menunjang aktivitas kerja. Tanpa ada kenaikan tidak akan terlalu mengganggu kinerja para anggota legislatif.
"Cukup. Cukup. Kita harus prihatinlah."
(mus)
Demokrat Puji Kinerja Heru Budi, Soroti Minimnya Pemberitaan
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono, memberikan pujian terhadap kinerja Pejabat (PJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi.
