Komnas HAM Jelaskan Surat Mereka Soal Novanto ke MKD

Rabu, 16 Desember 2015 - 19:10 WIB
Oleh :
Mempertemukan Keluarga yang Terpisah akibat Konflik RI-Timor Leste
Mempertemukan Keluarga yang Terpisah akibat Konflik RI-Timor Leste
Sumber :
  • VIVA.co.id/Reza Fajri
Photo Mini 1
VIVA.co.id -
Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siti Noor Laila, menjelaskan asal mula Komnas HAM mengirimkan surat ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Menurut Siti, Komnas HAM awalnya menerima pengaduan dari Kuasa Hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, pada 10 Desember 2015 terkait kasus yang dihadapi Novanto.


"Dalam pengaduan tersebut, kuasa hukum Setya Novanto mengajukan permohonan perlindungan hukum dan keadilan atas pelanggaran HAM terhadap Novanto atas proses sidang etik yang terjadi di MKD," kata Siti dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2015.


Ia menambahkan Komnas HAM mencatat adanya sebuah pengaduan tersebut. Selanjutnya Komisioner Bidang Pemantauan Komnas HAM Natalius Pigai merespon aduan ini melalui surat yang dikirimkan ke MKD pada 11 Desember 2015.
Baca Juga :
Setya Novanto Ampuni Pemalsu Tanda Tangan di Paripurna DPR


Baca Juga :
Setya Novanto Dianggap Sebagai Sosok Pemersatu di Golkar
"Pada hari ini kami buat klarifikasi secara resmi karena diharapkan apa yang dilakukan MKD, Polri, dan kejaksaan agung tidak dalam konteks Komnas HAM sedang melakukan  intervensi. Tapi kami menghormati proses di MKD yang sedang berjalan dan proses hukum yang dijalankan kejaksaan agung," kata Siti.

Baca Juga :
Rizal Kritik Pemberian Izin Ekspor Konsentrat Freeport

Sebelumnya, Kuasa hukum Setya Novanto mengatakan Firman Wijaya mengingatkan MKD dengan surat Komnas HAM yang dikirimkan pada MKD. Surat tersebut berisi pesan agar MKD memperhatikan Pasal 32 UU HAM yang mengatur soal kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronik.


Menanggapi hal ini, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang menyatakan surat tersebut tidak relevan diberikan pada MKD. Sebab MKD hanya menangani dugaan pelanggaran etik dan bukan pelanggaran HAM.


Merespon hal ini, Ketua Komnas HAM Nur Kholis menyatakan surat yang dikirim tersebut bukan bentuk intervensi pada proses yang sedang berjalan di MKD. (ren)

Halaman Selanjutnya
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang menyatakan surat tersebut tidak relevan diberikan pada MKD. Sebab MKD hanya menangani dugaan pelanggaran etik dan bukan pelanggaran HAM.
Halaman Selanjutnya