Kasus Vaksin Palsu, DPR Janji Tagih Tanggungjawab Pemerintah

VIVA.co.id – Para keluarga korban vaksin palsu Rumah Sakit Harapan Bunda mengadu kepada Ketua DPR RI Ade Komarudin alias Akom. Mereka meminta agar DPR mendorong pemerintah untuk melakukan sejumlah langkah.

Mereka meminta pihak Kementerian Kesehatan untuk menemui keluarga korban. Kemudian mereka juga meminta tanggung jawab penuh RS, mulai dari pembiayaan hingga vaksinasi ulang. Sejauh ini, mereka melihat belum ada kejelasan terkait itu.

"Pihak manajemen tidak merasa bersalah. Kalau memang vaksin palsu enggak berdampak buruk, kalau dia punya anak coba kasih vaksin palsu," ujar seorang korban kepada Akom, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Juli 2016.

Akom mengaku akan segera menindaklanjuti. Ia memastikan pihaknya akan mendorong pemerintah untuk bertanggungjawab karena situasinya sudah genting. "Harus dibuat crisis centre dan harus dipimpin menteri yang bertanggung jawab. Terkait dengan tata niaga vaksin, bila tidak cukup kita buat tim pengawas DPR," kata Akom kepadanya.

Untuk hal ini, ia menyerahkan sepenuhnya pada Komisi IX DPR. Namun jika dirasa penyelidikan akan mendalam lagi, maka pengawasan bisa juga melibatkan Komisi-Komisi lain. "Ini harus serius karena ini menyangkut generasi penerus bangsa," kata Akom.

MK, Mahkamah Bukan Tempat Sampah

UU bermasalah tak bisa terus dilempar ke MK. Legislasi harus transparan, partisipatif, dan bebas dari dominasi elite agar adil dan demokratis.

VIVA.co.id

5 April 2025