Setara: Ratusan Kasus Intoleran Terbengkalai
- VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVA.co.id – Dua tahun kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) terus menjadi sorotan, terutama di bidang Hukum dan HAM. Setara Institute menilai upaya Jokowi menghapus regulasi yang berpotensi melanggar HAM tidak satu pun yang terealisasi.
"Sebanyak 421 kebijakan diskriminatif dan 73 kebijakan intoleran, tidak ada satu pun yang dihapuskan dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK," kata Direktur Riset Ismail Hasnani di Kantor Setara Institute, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu 23 Oktober 2016.
Selain itu, Ismail juga menjabarkan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama serta berkeyakinan.
Dalam laporan yang disusun Setara Institute, pada tahun 2015 saja tercatat ada 197 peristiwa dengan 236 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Kemudian, sejak Januari hingga September 2016, tercatat ada 91 peristiwa dengan 113 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
"Intoleransi, konflik dan kekerasan atas nama agama, tidak ada satu pun yang berhasil diatasi oleh Jokowi dalam dua tahun pemerintahannya hingga saat ini," kata Ismail.
Ismail mencontohkan, kasus pengungsi Syiah di Sidoarjo dan Ahmadiyah di Transito yang hingga saat ini dianggap masih terlunta-lunta nasibnya.
Ijazah Palsu Jokowi Dibawa ke Ranah Hukum, Boni: Itu Terobosan yang Bagus
Ijazah Palsu Jokowi Dibawa ke Ranah Hukum, Pengamat bilang Demokrasi Harus Ikut Aturan Main
