DPR Serahkan Soal Pembubaran Ormas Radikal ke Pemerintah
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto menyerahkan sepenuhnya soal pembubaran ormas intoleran atau radikal kepada pemerintah. Sebab, mekanisme pembubaran ormas jelas regulasinya.
"Mekanismenya kami serahkan ke pemerintah, yang sekarang sedang dievaluasi (undang-undangnya). Mari kerja sama, situasi ini untuk bisa kerja sama bersama," kata Novanto di DPR, Jakarta, Kamis 19 Januari 2017.
Menurut Novanto, sikap tegas pemerintah untuk menindak ormas tersebut demi membuat masyarakat lebih tenang. Selain itu agar tidak ada masalah lagi di masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, bahwa lembaganya sudah sering mengingatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi atas kegiatan dan keberadaan suatu ormas. Menurutnya, evaluasi itu semestinya dilakukan secara intens atau berkesinambungan.
"Evaluasi ormas itu kan amanah Undang-Undang Ormas. Bahwa ormas harus berasaskan Pancasila dan UUD 1945," kata dia.
Karenanya, jika ada ormas yang tidak lagi sesuai dengan Pancasila atau UUD 1945, pemerintah mau tak mau harus memberikan peringatan dan mengambil tindakan. Dia menegaskan bahwa Komisi II DPR sudah lama menyuarakan hal tersebut.
"Beberapa kali kami rapat mengingatkan terus Mendagri, akan ormas-ormas yang radikal atau ormas yang menyatakan diri bukan berasaskan Pancasila, ormas yang punya cita-cita untuk mengganti asas Pancasila. Ini harus tegas pemerintah tapi tidak dilakukan apa-apa," kata Lukman.
Lukman akan mendukung langkah pemerintah untuk melakukan evaluasi ormas yang ada. Hanya saja, evaluasi itu tidak boleh sembarangan, sampai memberangus kebebasan masyarakat menggunakan haknya untuk berkumpul.
"Perlu bukti-bukti yang lengkap (dalam menilai dan mengevaluasi ormas radikal atau anti Pancasila). Jangan sampai pemerintah menggunakan senjata itu untuk mengurangi hak masyarakat dalam berkumpul." (mus)Â
Provinsi dengan Ormas Terbanyak
Di Indonesia, keberadaan ormas telah menjangkau hampir seluruh wilayah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga lingkungan terkecil seperti RT dan RW.
