Buwas Tolak Bahan Pangan Milik Negara Dikelola Secara Komersil

VIVA – Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengaku pesimistis jika masalah pengelolaan pangan khususnya dalam hal penyaluran beras, diatur menggunakan sudut pandang dan sistem yang cenderung komersil.

Dia beranggapan peran negara melalui Bulog, dalam hal pengelolaan bahan pangan, harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan menjamin manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, distribusi, serta pengendalian harga beras.

"Jadi prediksi-prediksinya harus sesuai dengan yang dibutuhkan negara, enggak berpikir bisnis. Kalau mikirnya bisnis ya lain lagi," kata pejabat yang akrab dengan sebutan Buwas itu di kantornya di kawasan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Selasa 2 Juli 2019.

Meskipun anggaran dan kapasitas gudang penyimpanan bahan pangan milik Bulog masih sangat terbatas, namun Buwas menekankan upaya-upaya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan itu harus tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh.

"Jadi soal (penyaluran beras) itu sebagian besar harusnya ditangani oleh negara. Kecuali mengenai berapa sih tidak mampunya Bulog? Nah itu yang harusnya di lepas," ujarnya.

Mantan Kepala Badan Nasional Narkotika itu menilai program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang dikelola oleh Kementerian Sosial, merupakan bentuk penyempitan wilayah kerja Bulog. Karena menurutnya, hanya tersedia porsi kecil bagi Bulog untuk berperan dan fungsi di dalam program tersebut.

Belum lagi, lanjut Buwas, tugas Bulog yang harus mengelola cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 2,5 juta ton, terancam sulit disalurkan sehingga dikhawatirkan kualitasnya semakin memburuk seiring lamanya waktu penyimpanan.

"Ancamannya beras Bulog akan busuk itu karena bukan 70 persen dari 100 persen programnya (BPNT). Karena 70 persen yang itu sudah diambil oleh Mensos untuk pasar bebas. Kemudian 30 persen dari sisanya, sekitar 70 persennya, disuplai dari Bulog," kata Buwas.

Meski demikian, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu mengaku enggan memperpanjang polemik kewenangan penyaluran beras ini, dan bahkan memilih mengundurkan diri dari jabatannya di Bulog apabila kewenangan lembaganya itu sudah di luar fungsinya.

Sebab, Buwas mengaku enggan jika lembaga yang dipimpinnya ini hanya akan menjadi alat, bagi pihak-pihak tertentu di pemerintahan.

"Ini sih gila saja menurut saya, 70 persen dari 30 persen yang diserahkan untuk kami itu di ujung-ujung Papua (pendistribusiannya) pakai pikul-pikul, pakai motor, ojek, atau bahkan jalan kaki. Itu yang mau dikasih sama Bulog, nah ini kan enggak bisa," ujarnya. (ren)

Kebutuhan Beras SPHP se-Kalbar Hampir 200 Ton per Hari

Sejak awal tahun 2024 ini, beras SPHP yang sudah Perum Bulog gelontorkan sampai dengan saat ini sebanyak 4.937 ton. 

VIVA.co.id

25 Februari 2024