Revisi PP 109/2012 soal Larangan Iklan Rokok Dinilai Belum Tepat
- U-Report
VIVA – Dorongan sejumlah lembaga swadaya masyarakat anti tembakau agar pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dinilai tidak tepat.
Momentum saat ini membuat pemerintah dianggap harus menyiapkan berbagai peraturan lain yang lebih mendesak, terlebih Pemerintah tengah menghadapi berbagai isu prioritas yang membutuhkan respons cepat seperti penanganan COVID-19 dan program vaksinasi.
Selain itu, Pakar Hukum, Wawan Muslih menilai Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor yang padat peraturan. Total lebih dari 300 regulasi di tingkat nasional sampai ke daerah mengatur tentang iklan, promosi hingga tempat merokok.
Pendekatan yang digunakan pun ditegaskannya berbeda- beda, bahkan tidak sedikit dari peraturan di tingkat daerah yang melebihi pengaturan di tingkat nasional karena bersifat pelarangan total untuk industri tersebut maupun produk terakhirnya.
Akibatnya, dia menganggap revisi yang digaungkan menyalahi peraturan dan perundang-undangan dan kontradiktif dengan berbagai upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang baik melalui berbagai perangkat regulasi demi mendukung pemulihan ekonomi.
“Harus dilihat revisi PP 109/2012 saat ini urgen atau tidak. Menurut saya momentumnya tidak tepat. Lebih baik fokus pada pemberdayaan masyarakat,” kata Wawan, Minggu 30 Mei 2021.
Ia berpendapat yang lebih penting dilakukan saat ini adalah meningkatkan edukasi untuk kesadaran masyarakat. Sebab, menurutnya tidak ada jaminan juga saat pelarangan total promosi dan iklan rokok dilakukan, akan terjadi penurunan tingkat kematian atau pengurangan dampak yang ditimbulkan.
"Alih-alih membawa solusi, revisi pengetatan peraturan ini malah akan mengguncang industri hasil tembakau (IHT) dan dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja," tegas Wawan.
Dalam perspektif hukum dan kebijakan Wawan melanutkan, pemerintah sejatinya sudah cukup persuasif saat melakukan pembatasan iklan dan promosi rokok. Langkah ini perlu diikuti dengan upaya-upaya edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar proses pengendalian konsumsi rokok bisa berjalan efektif.
IMF Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang di 2025 Jadi 4,1%
IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang tahun 2025 untuk edisi bulan Juli, dari 4% menjadi 4,1%.
