Kajian Bappenas: UMP 2022 Naik 5 Persen Tetap Untungkan Pengusaha

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Sumber :
  • Bappenas

VIVA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas buka suara terkait polemik kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang cuma naik 1 persen pada 2022.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan timnya, rata-rata kenaikan UMP pada dasarnya optimal di level 5 persen.

Dengan besaran itu, dia menekankan, dapat mendorong konsumsi masyarakat hingga sebesar Rp180 triliun per tahun. Artinya, lanjut Suharso, pada akhirnya yang diuntungkan adalah pengusaha juga.

"Kami di Bappenas menghitung kalau naiknya saja rata-rata bisa 5 persen itu akan memompa disposal pengeluaran dari menambah konsumsi itu kira-kira sama dengan Rp180 triliun per tahun," tuturnya di acara OJK, Jumat, 26 November 2021.

demo buruh tuntut dicabutnya PP Pengupahan

Photo :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

Dengan besaran kenaikan UMP tahunan tersebut, dia mengatakan, akan turut memberikan bantalan pertumbuhan konsumsi minimal 5,2 persen. Apalagi konsumsi merupakan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Itu artinya memberikan bantalan pertumbuhan consumption setidak-tidaknya 5,2 persen. Jadi kalau 56 persen saja dari GDP kita itu adalah consumption kenaikan itu saja 2,3 persen sudah ada di tangan. Apalagi PPN akan naik 1 persen, ini saya kira perlu dipikirkan," tegas dia.

Suharso pun mengaku, setelah berdiskusi dengan salah satu pengusaha ternama yang dia hormati, kenaikan UMP dikatakannya tidak mungkin hanya sebesar 1 persen tahun depan.

OJK Buka-bukaan Alasan Atur Pengguna PayLater Minimal Bergaji Rp 3 Juta dan Usia 18 Tahun

"Saya sangat respect dengan beliau, beliau mengatakan kepada saya enggak mungkin Pak Harso kenaikan UMR itu, UMP itu cuma 1 persen, enggak mungkin, rumusnya itu memang seperti itu berdasarkan PP dan sebagainya, tapi itu memang enggak mungkin," ucapnya.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan kepada para pemangku kepentingan bahwa penetapan kenaikan UMP bagi para pekerja atau buruh ini perlu dipertimbangkan ulang.

Ketimpangan Pembangunan dan Ekonomi di Bali Mendongkrak Angka Kemiskinan Ekstrem

"Saya menaruh harapan perbankan bisa melakukan dakwah pembangunan seperti ini kepada pengusaha bahwa ini perlu karena ini resiprokal, akan membalik kok, Akhirnya produk-produk itu akan bertambah, akan menggerakkan demand," ungkap Suharso.

Kepala Bappenas: RPJMN Targetkan Kemiskinan Esktrem 0% Tahun 2026
Ocean Centre Indonesia.

Ocean Centre Indonesia Targetkan Akselerasi Pengembangan Ekonomi Biru Berkelanjutan

Ocean Centre Indonesia mempertemukan para pemimpin dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, serikat pekerja, asosiasi, sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

img_title
VIVA.co.id
16 Juli 2025