Pemda Bisa Punya Dana Abadi Daerah, Untuk Apa?

Rhenald Kasali.
Sumber :
  • VIVAnews/Fernando Randy

VIVA – Setelah terbitnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah atau Pemda saat ini boleh memiliki Dana Abadi Daerah.

DPD RI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pemotongan Alokasi TKD dalam RAPBN 2026

Adapun dana tersebut berasal dari sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tidak terpakai setiap tahunnya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Rhenald Kasali mengatakan, dana abadi merupakan dana yang dikumpulkan dan tidak dapat diambil pokoknya sampai jangka waktu tertentu.  

Mendagri Apresiasi Harga Beras Turun di Banyak Daerah

“Yang dipakai adalah hasil investasi dari pokok itu, digunakan untuk kesejahteraan publik seperti beasiswa, subsidi kesehatan, dan lainnya,” jelas Rhenald saat dihubungi VIVA, Kamis, 24 Maret 2022.

Penyemprotan Disinfektan di Gedung Balaikota DKI Jakarta

Photo :
  • VIVA/Muhamad Solihin
Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem, Mendagri Tekankan Bantuan ke Masyarakat Harus Tepat Sasaran

Rhenald melanjutkan, dana abadi bisa berasal dari publik seperti halnya sumbangan dermawan, sisa dana yang tidak dipakai, dengan persetujuan Menteri Keuangan. Kemudian, pada dana abadi daerah dalam pengawasannya menurutnya dilakukan melalui tiga hal.

“Pertama sebaiknya dilakukan transparan, dibuka secara online sehingga publik bisa ikut mengawasi. Kedua bisa dibantu Kemenkeu atau DPRD, ketiga dilakukan audit berkala dan ada dewan pengawas yang melakukan pemantauan.” Jelasnya.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, dana abadi daerah tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa. Agar tetap memiliki kemampuan untuk membangun negeri.

“Perinsipnya uang yang ada tidak untuk dihabiskan saat ini, ganti pemerintahan dapat warisan,” katanya.

Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah pusat pada dana abadi yang sudah lebih dulu diterapkan, sangat mungkin dilakukan oleh Pemda. Meski disadari tak seluruh Pemda memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian

Cegah Gangguan Trantibum, Mendagri Imbau Pemda dan Forkopimda Jaga Kekompakan

Mendagri menegaskan, stabilitas keamanan berperan penting dalam mendukung agenda pembangunan. Tanpa keamanan yang baik, pembangunan akan sulit berjalan sesuai harapan.

img_title
VIVA.co.id
11 September 2025