Program Kartu Prakerja 2023 Dimulai Secara Offline di 10 Provinsi Ini

VIVA Bisnis – Program Kartu Prakerja dilanjutkan pada 2023 menggunakan skema normal dengan fokus peningkatan keahlian peserta. Pelatihan ini nantinya dilakukan secara online dan offline.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pelatihan tersebut nantinya akan dimulai secara offline bertahap di 10 provinsi. Dalam hal ini pembukaan gelombang pertama akan dimulai pada kuartal I-2023.

"Pelatihan yang dilakukan secara online-offline atau campuran. Ini pelatihannya secara offline bertahap diawali di 10 provinsi, dan pembukaan gelombang pertama dilakukan di kuartal I-2023," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Kamis, 5 Januari 2023.

Airlangga menuturkan, untuk tahap awal pelatihan program Kartu Prakerja ada di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Airlangga mengungkapkan, perbedaan program Kartu Prakerja dengan skema normal dan semi bansos pada tahun sebelumnya yaitu pada waktu pelatihan peserta.

"Beberapa hal baru yang dilakukan dalam skema normal yaitu skema bansos minimal 6 jam itu ditingkatkan menjadi 15 jam," jelasnya.

Fokus Kartu Prakerja untuk Training dan Reskilling

Dengan perubahan skema itu, maka penerima Kartu Prakerja kini peserta boleh orang yang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) bisa mendaftar Kartu Prakerja.

"Karena tidak lagi bersifat semi bansos maka penerima bantuan seperti subsidi upah, BPUM, dan PKH boleh menjadi peserta Kartu Prakerja karena ini untuk training dan reskilling bukan bansos," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan, untuk besaran bantuan yang diterima peserta sebesar Rp 4,2 juta per orang atau naik dari sebelumnya yang sebesar Rp 3,55 juta per orang.

"Bauran bantuan ataupun biayanya adalah per orang Rp 4,2 juta, namun biaya pelatihannya lebih tinggi, Skema semi banos biaya pelatihan lebih rendah daripada bantuan," jelasnya.

Mulai 1 Januari 2025, Ini Daftar Barang dan Jasa yang Kena dan Bebas PPN 12 Persen

Pemerintah Indonesia resmi menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 12 Persen, Berikut ini daftar barang dan jasa yang kena PPN 12 persen dan yang bebas PPN 12 persen

VIVA.co.id

18 Desember 2024