Menhub Sebut Proyek Kereta Cepat Tetap Lanjut Sampai Surabaya di Kabinet Selanjutnya
- Dok. PT KCIC.
Yogyakarta – Proyek perpanjangan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sampai Surabaya, Jawa Timur, tetap dilanjutkan. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Iya, tetap dilanjutkan," kata Budi di Lapangan Grha Sabha Pramana UGM Yogyakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu, 3 Agustus 2023.
Berdasarkan pembahasan di Kemenhub, lanjutnya, proyek kereta cepat sampai Surabaya dilakukan setelah proyek kereta cepat dari Jakarta sampai Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung rampung sepenuhnya.
"Mau dibahas, sekarang sampai Tegalluar, Kabupaten Bandung," kata dia.
Menhub Budi Karya Sumadi.
- Dok. Kemenhub
Budi Karya menjelaskan, proyek kereta cepat sampai Surabaya dimungkinkan baru terealisasi pada periode pemerintahan atau di kabinet berikutnya.
"Nanti akan sampai Surabaya untuk kabinet selanjutnya," kata dia.
Dicoret dari PSN dan Tidak Dimulai pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi
Diberitakan VIVA sebelumnya, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyatakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tidak lagi masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Bahkan, proyek tersebut kemungkinan tidak akan dimulai pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).Â
Ketua KPPIP, Wahyu Utomo mengatakan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya kemungkinan akan dicoret dari PSN karena beberapa hal. Salah satunya terkait pembiayaan.Â
"Kereta api Jakarta-Surabaya lah jelas, itu kan enggak bisa selesai. Pembiayaannya saja belum," kata Wahyu di Hotel Grand Sheraton, Gandaria City, Jakarta, Rabu, 26 Juli 2023.Â
Wahyu mengatakan, sebelumnya memang sudah dilakukan percepatan kajian Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Melalui kajian itu ditemukan bahwa biaya atau cost dari proyek tersebut sangat besar atau mahal. Selain itu, proyek ini juga memerlukan waktu yang cukup untuk pembangunannya.
"Kalau usulan dari Kementerian Perhubungan, proyek itu akan di-drop. Tapi, apakah mau yang kereta cepat, atau yang semi kereta cepat, atau seperti apa, itu belum," jelasnya. (Ant)
DPR Sebut Besaran Tunjangan Rumah Rp 50 Juta Ditentukan Sri Mulyani
Tunjangan rumah itu diberikan karena kini Anggota DPR RI sudah tidak memiliki fasilitas rumah dinas atau rumah jabatan.
