Serahkan Legalitas Kerja Sama Kemitraan Perhutani, Jokowi Ajak Tanam Pohon Sebanyak-banyaknya
- Dok. Perhutani
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan penyerahan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) serta PKS Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP) di wilayah hutan negara, yang dikelola Perum Perhutani.
Jokowi menyerahkan 10 PKS KKP untuk empat Kabupaten, yaitu Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, dan Bogor. Sedangkan PKS KKPP sebanyak 6 SK, diberikan untuk tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kabupaten Bogor.
Presiden menyampaikan, saat ini fenomena perubahan iklim masih menghantui semua negara. Oleh karena itu, Jokowi mengajak semua pihak bersama-sama merehabilitasi hutan, dengan cara menanam pohon sebanyak-banyaknya.
"Realisasi Program Perhutanan Sosial dan hutan adat yang saat ini sudah mencapai 6,3 juta hektare, semoga dapat membantu masyarakat lebih sejahtera dan kawasan hutan lebih produktif," kata Jokowi dikutip dalam keterangan resmi Perhutani, Selasa, 19 September 2023.
Petani memetik buah kopi di kebun kopi lahan Perhutani
- ANTARA FOTO/Khairizal Maris
Direktur Utama Perum Perhutani, Wahyu Kuncoro menjelaskan, produktivitas garapan masyarakat desa hutan dapat terbantu dengan adanya sistem agroforestry, dengan skema KKP dan KKPP yang sebelumnya disebut PHBM.
Dia memastikan, Perhutani mendukung penuh program Perhutanan Sosial (PS), yang berfokus pada kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Program Kemitraan Kehutanan Perhutani ini ditegaskan Wahyu, akan diutamakan untuk masyarakat desa hutan baik yang masih dalam bentuk lembaga hingga berbentuk koperasi.
"Tujuannya agar masyarakat mendapatkan manfaat dari hutan, serta produktivitas kawasan hutan dapat dimaksimalkan," ujarnya.
Sebagai informasi, penyerahan PKS KKP dan KKPP oleh Presiden ini, terlaksana sebagai Kick Off kerja sama Kemitraan Perhutani. Ke depannya akan dilaksanakan PKS Kemitraan Perhutani kepada kelompok tani hutan lainnya, pada seluruh Divisi Regional di Perum Perhutani.
Dukung Penghapusan Tantiem, Puan: Keuntungan Harus Dikembalikan ke Negara
Puan dukung penghapusan tantiem bagi komisaris BUMN. Menurutnya keuntungan harus dikembalikan kepada negara
