Pemerintah Perluas Jargas ke 2,5 Juta Rumah Tahun Depan
- Golkar
Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan meningkatkan sambungan jaringan gas Liquified Petroleum Gas (LPG) ke rumah tangga di tahun 2024.
“Jaringan gas ini menjadi perhatian pemerintah agar jaringan gas ini bisa dinaikkan di tahun 2024 ke angka 2,5 juta jaringan,” kata Airlangga dikutip pada Jumat, 13 Oktober 2023.
Warga yang Beralih ke Jargas. (ilustrasi)
- VIVAnews/Fikri Halim
Menurut dia, sambungan jaringan gas ke perumahan saat ini baru mencapai 835 ribu rumah. Dari jumlah itu, kata dia, 241 ribu pendanaannya dari Perusahaan Gas Negara (PGN). “Sedangkan, 594 ribu itu dari pemerintah,” ujarnya.
Sementara, Airlangga mengungkap cara pemerintah meningkatkan sambungan jaringan gas ke rumah tangga akan menggandeng pihak swasta dalam pengembangan jaringan gas dalam kota. Namun, kata dia, regulasinya sedang dalam pengkajian untuk dilakukan revisi.
“Caranya tentu mengubah Perpres sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota,” ujarnya.
Dalam revisi Peraturan Presiden ini, Airlangga mengatakan Menteri ESDM ditunjuk sebagai penanggungjawab untuk kerja sama pihak swasta menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Sementara, Peraturan Presiden yang direvisi itu adalah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019, tentang penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan transmisi dan/atau distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
“Pengembangan ini membutuhkan revisi daripada Peraturan Presiden, sehingga dalam Peraturan Presiden nanti akan ditunjuk Menteri ESDM sebagai penanggung jawab untuk kerja sama KPBU,” jelas Ketua Umum Partai Golkar ini.
Terkait dengan harga, Airlangga menyebut akan dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas. Menurut dia, SKK Migas diberi tugas untuk menjadi agregator dalam menyuplai LPG.
“SKK Migas nanti akan diberi tugas untuk jadi agregator agar mensuplai LPG itu bisa di angka daripada gas permintaan daripada Menteri ESDM angka 4,72 per MMBTU (metric million british thermal unit), itu ada header-header daripada distribusi untuk pipa jargas, sehingga KPBU akan bisa kerja dari sana,” ungkapnya.
Mulai 1 Januari 2025, Ini Daftar Barang dan Jasa yang Kena dan Bebas PPN 12 Persen
Pemerintah Indonesia resmi menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 12 Persen, Berikut ini daftar barang dan jasa yang kena PPN 12 persen dan yang bebas PPN 12 persen
