Upah 2024 Naik Tipis, Hambat RI Jadi Negara Maju?

Jakarta – Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan, kenaikan tipis upah pekerja di 2024 masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah. Sebab, dengan tipisnya kenaikan upah itu akan berpengaruh terhadap target RI menjadi negara maju.

Yusuf mengatakan, tingginya inflasi telah menyebabkan kenaikan harga pada komponen bahan strategis. Sehingga, para pekerja menuntut peningkatan upah yang relatif tinggi sesuai dengan kondisi yang akan dirasakan ke depannya.

"Sementara dari sisi pelaku usaha, mereka memang merasa proses dari pemulihan terutama setelah pandemi itu belum terjadi secara utuh. Dan di saat yang bersamaan kita tahu bahwa upaya melakukan ekspansi ataupun menambah kapasitas usaha saat ini, juga dihadapkan pada tantangan tingginya tingkat suku bunga acuan," kata Yusuf saat dihubungi VIVA Bisnis Jumat, 8 Desember 2023.

Yusuf menilai, Pemerintah memiliki peran penting untuk menjembatani kedua pihak. Menurutnya, Pemerintah bisa memastikan bahwa efisiensi investasi di Indonesia dapat ditekan ke level yang lebih rendah.

"Sehingga ketika misalnya pelaku usaha ingin menambah kapasitas produksi atau melakukan ekspansi usaha itu bisa dilakukan dengan biaya yang tidak tinggi," jelasnya.

Adapun dengan kondisi tersebut terang dia, bisa mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian dalam penghitungan biaya pokok produksi.

"Misalnya biaya untuk energi dan listrik itu relatif rendah, sehingga mereka bisa mengalokasikan ruang biaya yang tersisa untuk peningkatan nilai upah pekerja," jelasnya.

Yusuf juga menyoroti soal, penciptaan lapangan kerja yang besar dan berkualitas. Pasalnya, hal ini masih menjadi pekerjaan utama yang harus segera diselesaikan Pemerintah guna mencapai target RI menjadi negara maju.

"Beberapa pekerjaan rumah inilah yang secara langsung maupun tidak langsung ikut memengaruhi peningkatan upah pekerja. Dan jika tidak ditemukan solusinya atau tidak dimitigasi, maka akan menjadi hambatan terutama dalam upaya mengejar target menjadi negara maju," imbuhnya.

Iuran BPJS Mau Naik, Anggota DPRD Jakarta Sentil Pemerintah: Layanan Harus Ikut Membaik!

Anggota DPRD DKI Jakarta menilai kebijakan menaikkan iuran BPJS harus dikaji ulang agar tak jadi beban baru bagi masyarakat, terlebih kelas menengah dan bawah.

VIVA.co.id

21 Juli 2025