Kejar Obligor BLBI, Sri Mulyani Bakal Bertemu Menkopolhukam Hadi

Menkeu Sri Mulyani.
Sumber :
  • Instagram @smindrawati

Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kelanjutan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI). Sri Mulyani mengatakan, terkait dengan keberlanjutan tugas Satgas BLBI untuk menagih hak negara kepada obligor, hal ini akan dikoordinasikan pihaknya dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang baru. Dalam hal ini Menko Polhukam yang baru saja dilantik adalah Hadi Tjahjanto. 

Prabowo Arahkan APBN 2026 Fokus ke MBG, Kopdes Merah Putih hingga Sekolah Rakyat

"Nanti kita koordinasikan dengan Pak Menko yang baru, ya," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024.

Menko Polhukam RI, Hadi Tjahjanto.

Photo :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Dicecar DPR Soal Anggaran Pendidikan Tak Sampai 20%, Sri Mulyani Beberkan Penyebabnya

Sebelumnya, Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban meminta agar masa kerja BLBI untuk diperpanjang. Sebab, masa tugas BLBI akan berakhir pada 31 Desember 2023, sejak dimulai pada tahun 2021 lalu. 

"Kami berpendapat kiranya masa satgas ini boleh diperpanjang, karena kerja sama ini telah berjalan dengan baik. Namun demikian, kami akan serahkan keputusannya ke pengarah mengenai hal ini," kata Rio dalam acara acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan/Hibah Aset Properti Eks BLBI fi Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 6 Juni 2023.

Kelakar Prabowo Sebut Sri Mulyani Makin Stres Ada Kopdeskel Merah Putih: Ibu Dicintai Seluruh Indonesia

Meski demikian, Rio menuturkan, saat berakhirnya masa tugas BLBI pihaknya akan menyiapkan dokumentasi dan bukti atas kerja yang sudah dilakukan dalam dua tahun terakhir. 

"Kami akan siapkan dokumentasi dan bukti atas proses kerja untuk persiapan ke laporan ke presiden pada Oktober nanti," ujarnya.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2025

Defisit APBN 2025 Membengkak 2,78% Jadi Rp 662 Triliun, Kemenkeu Buka Suara

Febrio menegaskan, upaya mempercepat belanja masih harus dikebut pemerintah, utamanya belanja pada percepatan program-program prioritas Presiden Prabowo.

img_title
VIVA.co.id
24 Juli 2025