Pemerintah Belum Bayar Kompensasi Energi ke PLN-Pertamina, Nilainya Rp 53,8 Triliun

Kamis, 27 Juni 2024 - 18:56 WIB
Oleh :
Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Sumber :
  • vivanews/Andry Daud
Photo Mini 1 Photo Mini 2 Photo Mini 3

Jakarta – Kementerian Keuangan mengungkapkan, total tagihan kompensasi energi untuk PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) mencapai Rp 53,8 triliun. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata.

Baca Juga :
Komitmen Pertamina Dukung Pekerja Perempuan Maju dan Berdaya

Isa mengatakan, total tagihan itu merupakan jumlah kompensasi energi untuk kuartal I-2024. Dari total tagihan ini, Isa menyampaikan bahwa pemerintah belum bisa membayar, sebab tagihan tersebut harus terlebih dahulu di audit. 

"Untuk saat ini tagihan yang sudah masuk adalah untuk kuartal I-2024, tagihan kompensasi ini totalnya dari PLN dan Pertamina Rp 53,8 triliun. Tapi ini masih perlu diaudit oleh Itjen Kemenkeu," kata Isa dalam konferensi pers Kamis, 29 Juni 2024.

Baca Juga :
UMKM Binaan Pertamina Tembus Potensi Bisnis Rp4,6 Miliar di Forum B2B PaDi UMKM Expo 2025
Gedung PLN Pusat.

Gedung PLN Pusat.

Photo :
  • Dok. PLN.

Isa menyebut, setelah pengauditan tagihan kompensasi itu selesai, dalam beberapa minggu ini Kemenkeu akan segera membayarkan tagihan itu kepada PLN dan Pertamina. 

Baca Juga :
Akselerasi Transisi Energi, PLN IP Sudah Kelola 2.300 MW Pembangkit EBT

"Diperkirakan beberapa minggu ke depan bisa kita selesaikan," jelasnya.

Sementara itu, Isa mengatakan hingga Mei ini pemerintah sudah membayarkan subsidi energi kepada PLN dan Pertamina sebesar Rp 56,9 triliun. 

"Subsidi energi sampai 2024 sudah dibayarkan sebanyak Rp 56,9 triliun, terdiri dari subsidi BBM Rp 6,6 triliun, LPG tabung 3 kg Rp 26,80 triliun, dan listrik Rp 23,5 triliun," imbuhnya.

Gedung Pertamina

Gedung Pertamina

Photo :
  • Pertamina

Isa menyampaikan, untuk pembayaran subsidi energi ini biasanya dibayarkan setiap bulan. Hal ini berbeda dengan kompensasi energi yang dibayarkan per tiga bulan. 

"Untuk subsidi tadi Rp 56,9 triliun itu yang ditagihkan dan sudah kami bayar, karena subsidi biasanya dibayarkan setiap bulan. Tapi untuk kompensasi, kita bayarkan tiga bulan sekali setelah di audit oleh APIP dari Inspektorat Jenderal Kemenkeu," katanya.

Pertamina Juara 1 Transaksi di PaDi UMKM 2024

Pertamina Juara 1 Transaksi di PaDi UMKM 2024, Berhasil Bangun Ekosistem UMKM Berkelanjutan

Penghargaan ini merupakan apresiasi atas konsistensi Pertamina dalam mendorong belanja BUMN kepada UMKM dan membangun ekosistem pengadaan yang inklusif, transparan.

img_title
VIVA.co.id
3 Agustus 2025