Puan Minta Pemerintah Penuhi Kriteria Belanja yang Berkualitas untuk Rakyat

Jakarta, VIVA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah harus mengalokasikan dana APBN seefektif mungkin. Pasalnya, dana APBN berasal dari uang rakyat sehingga harus dapat mempermudah pelayanan bagi rakyat.

"Dana APBN berasal dari uang rakyat, oleh karena itu Belanja Negara, harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan; memperoleh pemberdayaan ekonomi; membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat; dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat," ujar Puan dalam pidato Sidang Paripurna ke-1 masa sidang 2024-2025 di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Puan mengingatkan pemerintah harus memiliki indikator yang terukur untuk mengalokasikan anggaran program di setiap kementerian/lembaga. Ia berharap agar belanja negara harus memenuhi kriteria belanja yang berkualitas.

"Pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending," kata Puan.

Pemerintah, dia menambahkan, harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar tercapai dna Indonesia bisa keluar dari middle income trap.

"Masalah-masalah struktural seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya; masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," katanya.

Dana Bansos Rp2,1 Triliun Mengendap, Puan Singgung Potensi TPPU

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti temuan PPATK terkait dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp2,1 triliun mengendap di lebih dari 10 juta rekening bank.

VIVA.co.id

1 Agustus 2025