DPP REI Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VIVA – Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) menyatakan dukungannya pada program tiga juta rumah, yang diusung oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto di pemerintahannya kelak. Ketua Umum REI, Joko Suranto menegaskan, pihaknya berpikir positif bahwa nantinya akan ada akomodasi dan intensi pada saat program itu dilaksanakan, misalnya berupa kebijakan-kebijakan yang akan menjadi instrumen pendukungnya.
"Karena program tiga juta itu bukan jumlah kaleng-kaleng, itu jumlah yang sangat besar dan sangat dahsyat ketika kita hitung dari sisi anggarannya, bahkan dari sisi kebijakannya," kata Joko dalam diskusi Forwapera, 'Program 3 Juta Rumah Butuh Kementerian Khusus Perumahan', di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Agustus 2024.
Ilustrasi perumahan.
- VIVA/M Ali Wafa
Dia meyakini bahwa program ini merupakan cara pemerintahan Prabowo untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, melalui pembangunan rumah. "Jadi kita apresiasi dari sisi program ini," ujarnya.
Sementara dari sisi penganggaran dan kebijakan, Joko menegaskan bahwa program ini tidak mungkin terlaksana tanpa pengelola. Sebab, saat ini diketahui bahwa begitu banyak kebijakan dan ketentuan yang masih kontraproduktif, bahkan unfriendly atau tidak bersahabat dengan investasi termasuk di sektor perumahan tersebut.
"Sehingga kami di REI membacanya adalah harus ada relaksasi, ada simplifikasi, dan harus ada harmonisasi," kata Joko.
Kemudian dari sisi ketentuan, Joko memastikan bahwa proyek ini membutuhkan leader sector sehingga menurutnya harus ada pembentukan Kementerian Perumahan dan Pemukiman. Dimana, tiga fungsi utama dari Kementerian Perumahan dan Pemukiman tersebut adalah sebagai leader, programmer atau perencana, serta eksekutor.
"Kenapa minimal harus ada tiga fungsi ini? Karena ini adalah pekerjaan yang berat, yang harus khusus juga dalam hal penganggarannya," kata Joko.
"Apalagi program tiga juta rumah ini menyasar tiga karakteristik lokasi yang berbeda yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta rumah di pedesaan, dan satu juta rumah di pesisir," ujarnya.
Soal Polemik Pajak Waris Balik Nama Rumah Ayah Leony, Tarif BPHTB Disebut Sudah Diatur UU
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai Leony tetap wajib mengikuti mekanisme dan prosedur dalam mengurus proses balik nama rumah warisan ayahnya.
