Bahlil Pastikan Muhammadiyah Kelola Eks Tambang Adaro di Kalimantan Selatan

Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan, organisasi masyarakat (ormas) Muhammadiyah secara positif telah menjadi salah satu pengelola tambang, yang diamanahkan penggarapannya kepada mereka oleh pemerintah.

Tambang yang nantinya akan dikelola oleh Muhammadiyah itu sebelumnya diusahakan oleh PT Adaro Energy Tbk, melalui perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

"Muhammadiyah sekarang sudah turun. Kita sudah positif pakai (tambang) yang eks-Adaro," kata Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.

Diketahui, luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk di Kalimantan Selatan, mencapai 7.437 hektare (ha).

Pemberian izin kelola tambang ke ormas keagamaan itu sendiri, juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pemerintah juga telah menyiapkan enam lahan tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), yang bakal diberikan ke ormas keagamaan.

Sebelumnya, pihak PP Muhammadiyah telah mendapat tawaran untuk menggarap tambang di tiga wilayah PKP2B dari Kementerian ESDM, eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung atau Arutmin.

Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy mengaku, pihaknya juga sudah melakukan survei atas ketiga wilayah PKP2B tersebut.

"Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, dan Arutmin. Jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami," ujarnya.

Kasus Longsor Tambang Cirebon Naik Penyidikan, Polisi Segera Tetapkan Tersangka

Pemeriksaan sejumlah saksi dan pemeriksaan standar prosedur operasi atau SOP penambangan tengah dilakukan polisi

VIVA.co.id

31 Mei 2025