Bulog Serap Gabah Petani Diinilai Positif, Bisa Kurangi Impor Beras

Jakarta, VIVA – Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian menyambut baik kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto agar pemerintah menyerap gabah petani dengan harga Rp 6500, yang kini dananya sudah dicairkan Kementerian Keuangan sebesar Rp 16,6 triliun bagi Bulog untuk serap gabah petani.

Menurutnya, kebijakan ini dapat menjadi opsi bagi petani yang memiliki keterbatasan informasi penjualan. Kebijakan ini dapat membuat petani menjual dengan harga di atas biaya produksi.

“Dengan adanya kebijakan pembelian Rp 6500 oleh Bulog setidaknya ini dapat menjadi opsi bagi petani yang memiliki keterbatasan informasi menjual dan ketergantungan tinggi kepada bandar sehingga mereka bisa dapat harga di atas biaya produksinya,” kata Eliza, Rabu 12 Maret 2025.



Pekerja mengeringkan gabah yang akan digiling di Desa Lolu, Sigi, Sulawesi Tengah. (foto ilustrasi)

Photo :

• ANTARA FOTO/Basri Marzuki

Ia menyampaikan, selama ini harga pembelian gabah di petani berbeda-beda di setiap daerah. Ada beberapa petani di daerah yang dibeli di bawah Rp 6500 per kg, ada yang masih Rp 5900-6200. 

“Ini semua tergantung daya tawar petani. Ketika petani butuh cepat terjual kadang tengkulak membeli di bawah harga HPP, yang penting laku,” ungkap Eliza.

“Apalagi jika panen raya, akan jatuh sekali karena tengkulak pun menerima beras dari berbagai petani sehingga tengkulak atau bandar ini menekan harga,” kata dia menambahkan.

Eliza mengatakan, Bulog harus bisa menyerap gabah petani sehingga cadangan pangan pemerintah sebagian besar berasal dari penyerapan dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu lagi melakukan impor.

“Rp 6500 itu tipis sekali marginnya. Tapi setidaknya itu tidak merugikan petani. Ada juga daerah yang dibeli di atas Rp 6500. Jadi memang ini bagaimana kondisi tata niaga pangan di setiap daerahnya,” paparnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, kebijakan menyerap gabah petani oleh Bulog harus didukung penuh agar Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor beras.

“Impor beras selama ini karena untuk mengisi cadangan pangan pemerintah. ketika ada kebijakan ingin menyerap gabah petani maka ini perlu didukung agar kita perlahan mnegurangi ketergantungan impor,” ucap Eliza.

Menurut Eliza, Bulog dan Kementerian Pertanian harus bekerja sama untuk mendata daerah-daerah yang harga gabahnya masih rendah. Kemudian, Bulog dapat jemput bola ke daerah tersebut untuk menyerap gabahnya.

“Pembelian oleh Bulog ini bisa memberikan kepastian pasar bagi para petani, maka dari itu perlu kerjasama antara Bulog, Kementan untuk menentukan titik titik mana yang harga gabahnya rendah, disitu bulog serap gabah, jemput bola,” kata Eliza.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa pada ratas awal tahun Prabowo menginstruksikan ketersediaan pangan yang cukup menjelang Idulfitri.

“Juga kesejahteraan petani harus ditingkatkan dengan menjaga harga beras/gabah di tingkat petani maupun konsumen. Peran Bulog menjadi sangat penting dan strategis,” ujar Sri Mulyani di Instagram @smindrawati.

Dengan demikian Kemenkeu telah menerbitkan PMK No.19/2025 dengan menunjuk Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (СВР).

Ia mengatakan Rp16,6 triliun dari APBN dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga CBP.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo - Dana Investasi di Bulog harus dikelola secara tepat, profesional, dan bebas korupsi untuk menjamin kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan nasional,” ujar Sri Mulyani.

Halaman Selanjutnya

Eliza mengatakan, Bulog harus bisa menyerap gabah petani sehingga cadangan pangan pemerintah sebagian besar berasal dari penyerapan dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu lagi melakukan impor.