Dongkrak Penerimaan Negara, Sri Mulyani Bentuk Tim Sinergikan 7 Unit di Kemenkeu

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Maret 2025
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, bakal menggenjot penerimaan negara 2025 dengan meresmikan penyelenggaraan joint program, atau program sinergi bersama 7 unit di lingkungan Kemenkeu yang telah dimulai pada Kamis, 27 Maret 2025 kemarin.

Bakal Pimpin Bea Cukai, Letjen Djaka Diharapkan Lindungi IHT RI dan Lawan Peredaran Rokok Ilegal

Dia berharap, program itu akan meningkatkan penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Optimalisasi penerimaan negara tahun 2025 melalui joint program dimulai hari ini," kata Sri Mulyani dalam keterangannya, dikutip Jumat, 28 Maret 2025.

Duka Sri Mulyani untuk Suami Najwa Shihab: Terima Kasih Telah Beri Kebaikan di Dunia

Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Ketujuh unit yang disinergikan itu yakni unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Lembaga National Single Window (LNSW).

Daftar 5 Calon Wakil Ketua LPS Lolos Seleksi Tahap II, Ada Ekonom hingga Pejabat BI

Upaya ini diakuinya sebagai tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo, untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia.

"DJP, DJBC, Setjen, BKF, DJA, Itjen dan LNSW yang akan saling bekerja sama menerjemahkan amanat Presiden, ke dalam tugas dan fungsi Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan fondasi fiskal yang berkelanjutan," ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu mengatakan, joint program ini mewajibkan para eselon I Kemenkeu untuk mengawasi hingga menagih ribuan wajib pajak (WP), yang telah teridentifikasi.

Dia menyebut, ada lebih dari 2.000 WP yang sudah teridentifikasi, yang akan dilakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan intelijen. 

"Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya