BI Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia ke 2,9 Persen Gegara Perang Tarif
- Freepik
Jakarta, VIVA – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ekonomi dunia hanya tumbuh 2,9 persen pada 2025. Angka ini turun dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 3,2 persen akibat perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan saat ini ketidakpastian perekonomian global makin tinggi didorong oleh kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik Amerika Serikat (AS). Pengumuman kebijakan tarif resiprokal serta langkah retaliasi oleh China akan meningkatkan fragmentasi ekonomi global dan menurunkan volume perdagangan dunia.Â
"Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diperkirakan akan menurun dari 3,2 persen menjadi 2,9 persen, dengan penurunan terbesar terjadi di AS dan Tiongkok sejalan dengan dampak perang tarif kedua negara tersebut," ujar Perry dalam konferensi pers, Rabu, 23 April 2025.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Perry menjelaskan, pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang lainnya juga diprakirakan akan melambat. Hal ini karena dampak langsung dari penurunan ekspor ke AS.
"Pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang lainnya juga diprakirakan akan melambat, dipengaruhi dampak langsung dari penurunan ekspor ke AS dan dampak tidak langsung dari penurunan volume perdagangan dengan negara-negara lain," jelasnya.
Perry menilai, imbas perang tarif dan turunnya pertumbuhan ekonomi AS, China, dan negara-negara dunia akan semakin meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global serta mendorong perilaku risk aversion pemilik modal.
"Memburuknya kondisi global tersebut memerlukan penguatan respons dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal, mengendalikan stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri," imbuhnya.
BI Ungkap Inflasi Agustus 2025 Terkendali Gegara Hal Ini
Inflasi Agustus 2025 tercatat 2,31 persen yoy dengan deflasi 0,08 persen mtm. BI pastikan stabilitas harga terjaga berkat sinergi pengendalian pangan dan kebijakan BBM.
