DPR Tambah Anggaran Kemenhub 2025 Jadi Rp 26,29 Triliun, Menhub Beberkan Alokasinya

[BKIP Kementerian Perhubungan]
Sumber :
  • VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Jakarta, VIVA – Komisi V DPR RI telah menyetujui tambahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan di tahun 2025, dari Rp 17,72 triliun menjadi Rp 26,29 triliun.

Survei Indikator: Kepercayan ke TNI dan Presiden Tertinggi, DPR dan Parpol Paling Buncit

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi memastikan, tambahan anggaran itu akan dioptimalkan pada upaya ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau, dan menjangkau hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu diungkapkan Dudy dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, terkait Program Kerja APBN Tahun Anggaran 2025 dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I-2024.

Holding UMKM Dinilai Bisa Perluas Akses KUR hingga Bikin Pelaku Usaha Naik Kelas

"Tambahan anggaran sebagian besar untuk subsidi, kemudian public service obligation, serta PPPK. Kemudian ada juga anggaran luncuran dari 2024," kata Dudy dalam keterangannya, Kamis, 8 Mei 2025.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi

Photo :
  • Dok Kemenhub
Bahlil Evaluasi KKKS yang Lambat Garap Proyek Migas, DPR Sebut Upaya Pangkas Impor BBM

Rapat kerja kali ini juga membahas soal pemeriksaan BPK RI terhadap Kemenhub pada semester I-2024, dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Terdapat 32 temuan dan 71 rekomendasi pada Laporan Keuangan 2023, di mana saat ini sebanyak 49 rekomendasi atau 69 persennya telah ditindaklanjuti.

Dudy memastikan, ke depannya akan dilakukan juga upaya percepatan guna menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Menhub Dudy Purwagandhi bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung

Photo :
  • Dok Kemenhub

Beberapa langkah yang akan dilakukan di antaranya seperti mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada unit kerja terkait, dan pemantauan tindak lanjut ke lokasi sesuai rekomendasi.

"Serta pembahasan dengan seluruh unit kerja Eselon I kantor pusat, dan koordinasi dengan stakeholder atau instansi terkait lainnya," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya