Kebijakan Cukai Rokok Dinilai Eksesif, DPR hingga Petani Sodorkan Solusi

Jakarta, VIVA – Komisi XI DPR RI buka suara soal adanya intervensi yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polrestabes Surabaya, terhadap petugas bea cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Madura yang menindak rokok tanpa cukai di akses Jembatan Suramadu beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan menegaskan, Industri Kecil Menengah (IKM) rokok di Madura itu harus membayar cukai, namun cukainya adalah cukai rakyat. Sehingga IKM itu membayar cukai pada negara dengan biaya yang murah. Legislator Partai Golkar itu mengatakan, jalan tengah untuk meminimalisir konflik antar kepentingan yang diduga melibatkan institusi pemerintah dan aparat penegak hukum (APH), adalah dengan membayar cukai. Sebab, tanpa membayar cukai maka yang dirugikan adalah negara. 

"Dugaan adanya pelanggaran itu, maka tidak hanya polisi, dikhawatirkan ada unsur APH lain akan terlibat, dan disinyalir oknum bea cukai juga turut terlibat," kata Eric kepada media di Jakarta, Selasa, 13 Mei 2025.

"Karena itu, yang paling benar ada namanya cukai rakyat, supaya negara mendapat untung gitu, tinggal pembinaannya saja, berapa harga cukai yang bisa diserap oleh para pelaku usaha rokok di Madura," ujarnya.

Eric juga menyoroti kebijakan eksesif atas tarif cukai rokok dalam beberapa tahun belakangan ini, yang memberikan dampak berganda (multiplier effect) baik di sektor hulu dan hilir mata rantai tembakau. Dia menduga, pemerintah selama ini hanya memikirkan target penerimaan negara semata, tanpa mempertimbangkan dampak kenaikan cukai rokok. 

"Pemerintah ambil uangnya dari cukai rokok, tanpa memedulikan nasib industri rokok. Nah, ini harus dibenahi, makanya cukai itu harus dibuat stabil sehingga pertumbuhan rokok pun akan tumbuh. Bahwa kebijakan cukai hasil tembakau ini perlu dikaji ulang," ujarnya.

Senada, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji mengatakan, kebijakan cukai rokok yang eksesif akan berdampak pada 3 juta petani tembakau di Tanah Air.

Sebab, mereka diakuinya sangat menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo, yang memiliki visi menjaga kedaulatan nasional dengan manifestasi melindungi hak-hak kedaulatan ekonomi, sosial, budaya petani tembakau dari agenda asing (proxy war).

Menurut Agus, dalam situasi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja, DPN APTI memohon Presiden Prabowo mengkaji ulang kebijakan cukai rokok yang eksesif. Sebab, instrumen cukai sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya industri kretek nasional yang berefek domino terhadap petani tembakau dan cengkeh. 

"Kebijakan cukai yang eksesif, negara bisa kehilangan penerimaan cukai sekitar 10 persen dari total APBN, yang sebenarnya bisa menjadi sumber pendanaan program pemerintah," ujarnya. 

Anggota DPR: Setop Pendanaan Rp 8,15 Triliun untuk Rudal Israel

Anggota DPR AS, Marjorie Taylor Greene, mengajukan amandemen guna membatalkan pendanaan sebesar 500 juta dolar AS (sekitar Rp 8,15 triliun) untuk sistem rudal Israel.

VIVA.co.id

19 Juli 2025