AFPI Tegaskan Batas Bunga Pinjol 0,8 Persen Inisiatif OJK
- freepik.com/freepik
Jakarta, VIVA – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyebut, penetapan batas maksimum suku bunga harian sebesar 0,8 persen oleh penyelenggara pinjaman online (pinjol) merupakan inisiatif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan hasil kesepakatan para pelaku usaha.
Sekretaris Jenderal AFPI, Ronald Andi Kasim mengatakan penetapan batas suku bunga ini dilakukan untuk mencegah praktik pinjol ilegal, bukan hasil dari kesepakatan internal di antara pelaku usaha fintech lending. Hal ini merespons penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan pelanggaran aturan persaingan usaha.
“Esensi penetapan batas maksimum yang saat ini diangkat oleh KPPU sebenarnya datang dari regulator, dari OJK, bukan dari pemain. Saya pribadi bahkan sempat menyatakan keberatan saat itu,” ujar Ronald dalam konferensi pers Rabu, 14 Mei 2025.
Ilustrasi Pinjol yang Galbay
- Pexels.com
Ronald menjelaskan, saat batas bunga itu dibahas, industri fintech lending sebenarnya sudah memiliki mekanisme pasar melalui kode etik AFPI dengan lebih dari 70 pelaku usaha P2P lending multiguna saat itu.
“Kita sudah punya asosiasi, sudah punya code of conduct. Biarkan mekanisme pasar berjalan. Pelaku usaha akan bersaing dengan cara mereka sendiri untuk mendapatkan konsumen,” jelasnya.
Meski demikian, Ronald mengatakan pihaknya memahami bahwa OJK saat itu menghadapi tekanan besar untuk mengambil tindakan atas menjamurnya pinjol ilegel. Sehingga diputuskan untuk menetapkan batas maksimum bunga sebagai bentuk perlindungan konsumen.
Penetapan batas ini menurutnya, tidak menghalangi pelaku usaha dalam menentukan suku bunga berdasarkan risiko peminjam dan preferensi pemberi dana.
“Batas itu hanya maksimum. Platform tetap bisa menetapkan bunga sesuai dengan preferensi risiko konsumen mereka,” jelasnya.
Sebelumnya, KPPU segera menyidangkan dugaan pelanggaran kartel suku bunga di industri pinjol dalam Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Langkah ini
menandai eskalasi serius atas temuan indikasi pengaturan bunga secara kolektif di kalangan pelaku usaha pinjaman berbasis teknologi.
Penyelidikan KPPU mengungkap adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebanyak 97 penyelenggara layanan pinjaman online yang ditetapkan sebagai terlapor diduga menetapkan plafon bunga harian yang tinggi secara bersama-sama melalui kesepakatan internal (eksklusif) yang dibuat asosiasi industri, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
