Hadapi Tantangan Sektor Tambang, Pemerintah dan Industri Diminta Harus Terus Berbenah

Jakarta, VIVA – Sentimen negatif terhadap industri tambang bergema luas setelah mencuatnya polemik tambang di Raja Ampat, Papua. Terutama dalam isu lingkungan dan konservasi. PErbaikan bisnis baik dari pemerintah maupun indusri terus didorong.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (ASPEBINDO) Anggawira, di tengah gejolak ini, penting bagi publik untuk menyadari bahwa Indonesia masih sangat membutuhkan industri pertambangan. 

Sektor tersebut ditegaskan bukan hanya sebagai penyumbang devisa, juga sebagai pilar penting menuju transisi energi dan kemandirian ekonomi nasional.

"Kita tidak sedang membicarakan tambang sebagai aktivitas ekonomi konvensional. Kita sedang membicarakan tambang sebagai penopang rantai pasok baterai, kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi global. Tanpa nikel dan tembaga dari Indonesia, dunia akan menghadapi kekurangan pasokan untuk teknologi masa depan " jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin, 9 Juni 2025.

Menurut dia, kontribusi sektor ini terjadap perekonomian pun cukup signifikan, yakni 6–7 persen terhadap PDB nasional, penyerapan ratusan ribu tenaga kerja langsung dan tidak langsung, serta sumbangan PNBP dan royalti yang konsisten meningkat.

Lebih lanjut dia mengatakan,, dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 2020, Indonesia mempertegas komitmen pengelolaan tambang berbasis kepastian hukum dan nilai tambah. Pemerintah juga mengatur pelaksanaan kegiatan melalui PP No. 96 Tahun 2021, yang mendorong hilirisasi, pengawasan lingkungan, dan pelibatan masyarakat.

"Namun tantangan utama bukan lagi pada regulasi, melainkan pada penegakan, konsistensi, dan transparansi. Di sinilah pemerintah dan pelaku industri perlu terus mendorong perbaikan," ujarnya.

Di sisi lain, menurutnya berbagai perusahaan tambang di Indonesia telah membuktikan bahwa operasi tambang dapat berjalan beriringan dengan kelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat.

Perkuat Kontrol Negara, Komisi XII DPR Dukung Bahlil Ubah RKAB Tambang Jadi 1 Tahun

Kebijakan strategis ini akan memperkuat pengawasan negara dalam sektor pertambangan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya mineral nasional.

VIVA.co.id

4 Juli 2025